Sebagai tanggapan, Direktur RSUD Labuha, dr. Titin, tidak memberikan tanggapan ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp. Namun, Sekretaris RSUD, Laode Emi, mengungkap fakta mengejutkan bahwa RSUD Labuha saat ini belum memiliki alat CT-Scan sama sekali dan pengadaan baru akan diserahkan ke Kementerian Kesehatan pada tahun 2026. Pernyataan Laode selanjutnya menyebutkan bahwa alat CT-Scan sebelumnya pernah ada, namun rusak akibat masalah listrik PLN yang tidak stabil.
Pernyataan yang berbeda antara petugas klinik dan sekretaris rumah sakit semakin menambah kebingungan dan menyoroti koordinasi buruknya serta transparansi manajemen. Situasi ini menunjukkan bahwa RSUD Labuha berada dalam krisis tata kelola yang serius.
Kasus RI hanyalah satu dari banyak contoh potensi korban dari sistem kesehatan yang pincang. Perencanaan yang buruk, minimnya tanggung jawab pimpinan, dan lemahnya pengawasan anggaran telah membuat pelayanan kesehatan di wilayah terpencil seperti Halmahera Selatan jauh dari kata layak.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah wajib segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD, memastikan dana digunakan secara tepat, dan menjadikan pelayanan kesehatan berkualitas sebagai prioritas utama, terutama untuk pasien dengan kondisi kritis yang memerlukan penanganan cepat dan profesional.
Kondisi ini mendesak kita semua untuk mendorong perbaikan signifikan dalam sistem kesehatan agar tidak ada lagi nyawa manusia yang terancam hanya karena ketidakmampuan pengelolaan fasilitas kesehatan. (RAF/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!