Ternate, Maluku Utara – DPRD Kota Ternate mendesak Pemerintah Kota Ternate segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap ketersediaan BBM subsidi jenis Pertalite pasca kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax.
Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Ternate bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Satpol PP, Bagian Ekonomi Setda Kota Ternate, PT Pertamina Patra Niaga Cabang Ternate, serta pengelola SPBU, Senin (15/6/2026).
Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, mengatakan kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu perpindahan konsumsi masyarakat ke Pertalite. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota BBM subsidi yang tersedia di Kota Ternate.
“Dengan kenaikan harga Pertamax, sudah pasti sebagian pengguna akan beralih ke Pertalite. Persoalannya sekarang apakah stok Pertalite mencukupi atau tidak. Ini yang harus diantisipasi sejak dini,” kata Amin usai RDP.
Menurut dia, pengawasan distribusi BBM subsidi menjadi isu krusial yang harus segera ditangani pemerintah daerah. Tanpa pengendalian yang memadai, masyarakat berpotensi semakin sulit memperoleh Pertalite di SPBU.
Dalam forum tersebut, PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa stok Pertalite di Kota Ternate saat ini masih dalam kondisi aman. Namun, perusahaan juga mengingatkan adanya potensi peningkatan konsumsi akibat migrasi pengguna BBM non-subsidi.
Karena itu, Pertamina meminta dukungan DPRD agar mendorong pemerintah daerah mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat.
“Pertamina meminta agar ada rekomendasi penambahan kuota Pertalite. Namun mereka juga diminta menghitung kebutuhan tambahan secara riil sehingga ada dasar yang kuat untuk diajukan kepada pemerintah,” ujar Amin.
Selain persoalan kuota, DPRD juga menyoroti lemahnya pengawasan distribusi BBM subsidi di lapangan. Dalam rapat tersebut, sejumlah pengelola SPBU mengaku telah melakukan penertiban terhadap pembelian BBM oleh pengecer, namun langkah tersebut sering terkendala berbagai hambatan.
Menurut Amin, pihak SPBU bahkan mengaku menghadapi intimidasi ketika berupaya menertibkan praktik pembelian BBM subsidi yang dinilai tidak sesuai ketentuan. “SPBU sebenarnya sudah berupaya melakukan penertiban, tetapi mereka menghadapi berbagai kendala sehingga pengawasan tidak berjalan maksimal,” katanya.
DPRD menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya dukungan regulasi yang lebih kuat. Karena itu, lembaga legislatif meminta Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang secara khusus mengatur mekanisme pengendalian dan pengawasan BBM subsidi.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi dasar hukum pembentukan Satgas yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya.
“Kalau tidak ada payung hukum yang jelas, pengawasan di lapangan akan terus menghadapi kendala. Karena itu kami meminta Wali Kota segera menerbitkan Perwali dan membentuk Satgas pengendalian BBM,” tegas Amin.
Ia juga membantah anggapan bahwa maraknya penjualan BBM subsidi kepada pengecer terjadi akibat pembiaran dari pihak SPBU. Berdasarkan hasil pembahasan dalam RDP, persoalan tersebut lebih disebabkan keterbatasan pengawasan dan belum adanya tim khusus yang memiliki kewenangan kuat di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Ternate akan segera menyampaikan rekomendasi resmi kepada pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Pemerintah Kota Ternate.
Langkah tersebut dinilai mendesak mengingat kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi meningkatkan tekanan terhadap distribusi Pertalite, yang hingga kini masih menjadi pilihan utama masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah di Kota Ternate. (RFN/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!