Ternate, Maluku Utara – Gelombang protes terhadap persoalan bahan bakar minyak (BBM) kembali mencuat di Maluku Utara. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Khairun (Unkhair) Ternate memblokade ruas jalan utama di depan Kantor Walikota Ternate, Senin (15/6/2026), sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM non-subsidi dan kelangkaan BBM subsidi yang semakin dirasakan masyarakat.
Aksi tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan pusat pemerintahan Kota Ternate. Massa membentangkan spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan energi pemerintah serta tuntutan agar distribusi BBM subsidi segera dibenahi.
Ketua BEM Unkhair Ternate, M. Fatahuddin Hadi, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan akumulasi keresahan mahasiswa terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang di daerah.
Menurutnya, persoalan BBM tidak lagi sebatas isu energi, tetapi telah berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Kami dari aliansi Unkhair bergerak membawa satu isu sentral yaitu tumbangkan rezim Prabowo-Gibran dan kembalikan kedaulatan rakyat. Ini merupakan akumulasi kemarahan kami di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate,” kata Fatahuddin di sela-sela aksi.
Mahasiswa menyoroti sulitnya masyarakat memperoleh BBM subsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut, menurut mereka, memaksa sebagian warga beralih menggunakan BBM non-subsidi yang harganya lebih tinggi.
Aliansi mahasiswa juga menyoroti dugaan adanya praktik yang menyebabkan distribusi BBM subsidi tidak berjalan normal. Mereka meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi BBM di daerah.
“Kami melihat Pertalite hampir tidak ditemukan di sejumlah titik. Akibatnya masyarakat yang seharusnya menikmati BBM subsidi justru dipaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga yang lebih mahal,” ujarnya.
Tekanan terhadap masyarakat, lanjut Fatahuddin, semakin besar karena kenaikan harga BBM non-subsidi berdampak pada biaya logistik dan distribusi barang ke Maluku Utara yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Kenaikan ongkos distribusi dinilai berpotensi mendorong peningkatan harga berbagai kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.
“Dengan naiknya harga BBM non-subsidi, biaya distribusi ikut meningkat. Dampaknya harga sembako yang masuk ke Maluku Utara juga naik dan masyarakat yang akhirnya menanggung beban tersebut,” katanya.
Mahasiswa menegaskan aksi tersebut bukan langkah terakhir. Aliansi Unkhair mengancam akan menggelar demonstrasi lanjutan dengan skala massa yang lebih besar apabila pemerintah tidak segera memberikan solusi konkret terhadap persoalan BBM dan tuntutan yang mereka sampaikan.
“Kami bergerak berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Jika belum ada titik terang dari pemerintah pusat maupun daerah, maka kami akan melakukan aksi berjilid-jilid dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Fatahuddin.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah pusat segera menormalkan distribusi BBM subsidi, menindak dugaan praktik penimbunan, serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai memperberat beban ekonomi masyarakat.
Di tengah tekanan inflasi dan tingginya ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan barang dari luar daerah, persoalan BBM kini berkembang menjadi isu strategis yang berpotensi memicu gejolak sosial lebih luas apabila tidak segera ditangani secara efektif oleh pemerintah. (RFN/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!