Sofifi, Maluku Utara – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe, memulai langkah tegas dalam membenahi birokrasi sejak awal masa jabatan mereka. Dalam waktu 100 hari kerja, sebanyak 18 pejabat diganti, terdiri dari tiga pejabat eselon II, dan 15 pejabat eselon III.
Pergantian tersebut sebagai bagian dari komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik atau masyarakat.
Dalam pidato politik perdananya di rapat pleno DPRD Maluku Utara, Kamis, 6 Maret 2025 lalu, Gubernur Sherly didampingi Wagub Sarbin menjelaskan bahwa roda pemerintahannya berdasarkan prinsip good governance yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam birokrasi.
Gubernur juga menolak praktik lama yang menghambat kemajuan daerah, sehingga akan menerapkan sistem meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan, serta tidak mentoleransi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Saya tidak butuh laporan yang dibungkus dengan kata-kata indah. Saya ingin hasil konkret. Jika ada yang coba-coba korupsi, berkolusi dan nepotisme, siap-siap non-job,” tegasnya.
Selain itu, Sherly menekankan bahwa mutasi jabatan dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan kedekatan politik atau titipan.
“Mutasi jabatan adalah keniscayaan, bukan soal suka atau tidak suka. Tapi soal kompetensi, kinerja, kemampuan kerjasama, dan integritas. Tidak ada lagi politisasi jabatan atau urusan titip-menitip,” katanya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!