Senada dengan anggota Komisi III, Nurlaela Syarif, yang menegaskan bahwa DPRD sebagai representasi masyarakat akan menindaklanjuti setiap aspirasi publik, termasuk soal dugaan pungli.
“RDP menjadi wadah klarifikasi yang baik. Meski begitu, masih ada catatan penting yang akan kami tindak lanjuti. Kami menghargai permintaan maaf yang telah disampaikan Kadis PUPR, ini menunjukkan niat baik untuk membangun kemitraan yang sehat,” jelasnya.
Nurlaela juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelayanan publik di Dinas PUPR. “Kami minta Dinas PUPR membenahi sistem agar lebih transparan dan tidak mempersulit masyarakat. Tidak boleh ada biaya tambahan yang tidak diatur dalam regulasi,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III akan memanggil pihak ketiga secara formal untuk mendengarkan langsung laporan-laporan yang selama ini disampaikan secara tidak resmi kepada anggota DPRD.
“Ini penting agar kami bisa menyampaikan langsung kepada Kadis PUPR untuk dilakukan pembenahan. Komisi III akan berperan aktif membantu dinas mitra agar dugaan-dugaan ini bisa diselesaikan secara tuntas,” tutupnya. (Mg01/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!