DPRD Minta Pemprov Malut Atasi Konflik Warga dan Perusahaan Tambang Terkait Pencaplokan Tanah Adat di Haltim

“Saya meminta kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk hadir dan melakukan mediasi antara PT. STS dan masyarakat Maba Tengah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ungkapnya saat diwawancarai di kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Selasa (29/4/2025).

Jufri menyebutkan, pada dasarnya masyarakat bukanlah anti terhadap investasi, melainkan menginginkan kepastian dan persyaratan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi setiap perusahaan yang ingin beroperasi di wilayah mereka.

BACA JUGA  Pergantian Posisi Wahdah Imam di DPRD Malut Mulus

“Masyarakat tidak anti investasi, asal investasi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, sehingga kedua belah pihak dapat menikmati manfaat yang ada,” tegasnya.

Putra daerah asli Kabupaten Halmahera Timur ini juga menyentil insiden penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian yang terjadi dalam rangka merespons konflik tersebut. Ia menilai peristiwa itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

BACA JUGA  Sepekan, Gubernur, Wagub dan Sekprov Tinggalkan Kantor
chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah