Nazla memastikan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan ini dengan semangat kolaborasi dan pengawasan yang sehat. “Kami percaya bahwa keadilan fiskal adalah prasyarat utama bagi pembangunan yang inklusif. Semangat Asta Cita adalah suatu tanggung jawab bersama, bukan hanya oleh pusat, tetapi juga oleh seluruh jajaran pemerintahan di daerah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Komisi I berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara ketat agar pemerintah provinsi tidak sembarangan dalam menjalankan pemerintahan dan tetap transparan dalam kebijakannya. “Terutama jika kebijakan tersebut berpotensi mendiskriminasi delapan kabupaten/kota lainnya,” ungkapnya.
Menanggapi usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait DBH, Nazla menyambut baik. “Jika akademisi, politisi, pengamat, bahkan masyarakat sudah menyuarakan ini, maka kami harus mengawal suara tersebut ke pimpinan DPRD. Karena memang tugas kami adalah mendengar aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap Pemprov,” tutupnya. (RM/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!