Halsel, Maluku Utara – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Acara yang berlangsung di lantai 2 Kantor Bupati Halmahera Selatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, bersama Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Ketua DPRD, serta Wakil Ketua DPRD Halsel.
Dalam sambutannya, Bupati Bassam Kasuba mengajak seluruh pemangku kepentingan yang hadir untuk berperan aktif dalam memberikan masukan terbaik demi kemajuan Halmahera Selatan.
“Forum ini menjadi ruang strategis bagi kita semua untuk merumuskan kebijakan yang tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat, serta dunia usaha sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pembangunan daerah,” ujar Bupati Bassam.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), badan dinas, Jogugu Kesultanan Bacan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pendamping desa, Program Tekad, akademisi dari universitas, serta berbagai organisasi terkait.
Bupati dan Wakil Bupati Halsel memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas kontribusi pemikiran mereka dalam penyusunan RKPD 2026. Forum ini berperan sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi dan masukan, sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Dalam paparannya, Bupati Bassam menekankan pentingnya mengatasi disparitas pembangunan melalui pendekatan berbasis zonasi. Ia menegaskan bahwa RKPD harus mampu menjamin sinkronisasi antara program prioritas nasional, provinsi, dan daerah sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat serta berkelanjutan bagi masyarakat Halmahera Selatan.
Sementara itu, Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin menyoroti pentingnya kolaborasi dalam membangun daerah.
“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Wabup Helmi.
Ia menambahkan bahwa forum ini diharapkan dapat membahas isu-isu strategis, menggali aspirasi, serta merumuskan kebijakan berbasis data yang akurat. Dengan pendekatan ini, sasaran dan indikator pembangunan dapat tercapai secara optimal.
“Fokus utama kita adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur berkualitas, pelestarian budaya dan lingkungan, serta kemandirian fiskal,” lanjutnya.
Forum Konsultasi Publik untuk Rancangan Awal RKPD 2026 Kabupaten Halmahera Selatan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan ditutup oleh Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin. Hasil dari forum ini akan menjadi bahan perumusan akhir RKPD 2026 yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan. (Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!