Komisi IV DPRD Maluku Utara dan Tiga OPD Bahas Program Kerja 2025

“Alhamdulillah sudah terealisasi 90 persen. Jadi harapan yang paling penting sekali dari sejumlah desa yang dianggap mandiri oleh kriteria PMD,” ucapnya.

Selaku Ketua Komisi IV, ia menegaskan, ke depan harus ada prioritas atau pilihan setiap kabupaten satu desa. Jika tidak bisa, menurutnya, paling tidak tiga sampai empat kabupaten satu desa untuk memastikan desa itu betul-betul mandiri, unggul dan bisa memberikan efek dari seluruh anggaran desa yang dituangkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi di desa.

BACA JUGA  Talud di Doyado Tidore Dibangun Kembali Tahun Depan

“Harapan kami agar program-program tersebut harus disediakan dari sekarang, dan Dinas PMD harus identifikasi desa-desa tersebut potensinya apa. Misalnya, di Halmahera Barat ada desa yang memiliki potensi, berdasarkan hasil potensinya yang bisa memberikan dampak ekonomi, maka itu yang harus dibicarakan berapa alokasinya, lalu pola intervensinya seperti apa, bagaimana membangun apakah dia desa wisata, desa perikanan, atau desa hortikultura,  atau bisa saja desa digital. Itu yang harus didorong, itu pilihannya sehingga sudah disepakati tadi dan kita akan memulai di tahun 2025, nanti masuk pertengahan 2026 kita mulai mana itu anggaran yang dibutuhkan PMD,” jelasnya. 

BACA JUGA  Politisi PBB Ini Ungkap Pj Bupati Intens Lamar jadi Wakil di Pilkada Halteng
chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah