Komisi IV DPRD Maluku Utara dan Tiga OPD Bahas Program Kerja 2025

- Editor

Selasa, 4 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Alhamdulillah sudah terealisasi 90 persen. Jadi harapan yang paling penting sekali dari sejumlah desa yang dianggap mandiri oleh kriteria PMD,” ucapnya.

Selaku Ketua Komisi IV, ia menegaskan, ke depan harus ada prioritas atau pilihan setiap kabupaten satu desa. Jika tidak bisa, menurutnya, paling tidak tiga sampai empat kabupaten satu desa untuk memastikan desa itu betul-betul mandiri, unggul dan bisa memberikan efek dari seluruh anggaran desa yang dituangkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi di desa.

BACA JUGA  Dana Hibah Pilkada Morotai ke Polres dan TNI Terlambat Cair, Ini Penjelasan Kepala Kesbangpol

“Harapan kami agar program-program tersebut harus disediakan dari sekarang, dan Dinas PMD harus identifikasi desa-desa tersebut potensinya apa. Misalnya, di Halmahera Barat ada desa yang memiliki potensi, berdasarkan hasil potensinya yang bisa memberikan dampak ekonomi, maka itu yang harus dibicarakan berapa alokasinya, lalu pola intervensinya seperti apa, bagaimana membangun apakah dia desa wisata, desa perikanan, atau desa hortikultura,  atau bisa saja desa digital. Itu yang harus didorong, itu pilihannya sehingga sudah disepakati tadi dan kita akan memulai di tahun 2025, nanti masuk pertengahan 2026 kita mulai mana itu anggaran yang dibutuhkan PMD,” jelasnya. 

Berita Terkait

Satu Pejabat Dinas PUPR Taliabu Berpotensi jadi Tersangka Dugaan Korupsi MCK Fiktif
Kapolres Halteng Pimpin Sertijab PJU, Bondan Manikotomo Jabat Kasat Reskrim
Tersangka Kasus Mami Wagub Belum Diekspos, Kejati Malut Akui Punya Rencana
Usut Dugaan Korupsi Kapal Billfish, Kejati Malut Periksa Terpidana Suap AGK Ridwan Arsan
Soal Prosedur Penyaluran Dana Hibah, Komisi I Minta Penjelasan Kesbangpol Halsel
Pesta Miras, 2 Pemuda di Halmahera Tengah Terlibat Duel Maut 
Tingkatkan PAD, Walikota Ternate Berencana Bikin Evaluasi 2 Kali Dalam Sebulan
Minta Keterangan GPM Sula Terkait Kasus Korupsi BTT, Begini Penjelasan Kejati Malut
Berita ini 85 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 15 Februari 2025 - 21:24 WIT

Satu Pejabat Dinas PUPR Taliabu Berpotensi jadi Tersangka Dugaan Korupsi MCK Fiktif

Sabtu, 15 Februari 2025 - 21:14 WIT

Kapolres Halteng Pimpin Sertijab PJU, Bondan Manikotomo Jabat Kasat Reskrim

Sabtu, 15 Februari 2025 - 21:09 WIT

Tersangka Kasus Mami Wagub Belum Diekspos, Kejati Malut Akui Punya Rencana

Jumat, 14 Februari 2025 - 23:13 WIT

Usut Dugaan Korupsi Kapal Billfish, Kejati Malut Periksa Terpidana Suap AGK Ridwan Arsan

Jumat, 14 Februari 2025 - 20:53 WIT

Pesta Miras, 2 Pemuda di Halmahera Tengah Terlibat Duel Maut 

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!