“Karena pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif daerah untuk memastikan hak-hak pegawai terpenuhi, sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih optimal,” ujarnya.
Menurut Irfan, aksi protes PPPK dan ASN baru-baru ini juga adalah indikasi nyata bahwa persoalan cukup akut dalam pengelolaan birokrasi di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Bunarwan. Hal ini dibuktikan dengan ketidakmampuan Pj bupati untuk memenuhi kewajiban terhadap pegawainya.
“Karena protes yang muncul di kalangan pegawai menunjukkan adanya keresahan yang harus segera diatasi untuk menyelesaikan masalah ini. Maka diperlukan transparansi anggaran, manajemen keuangan yang baik, dan komitmen untuk mengutamakan kesejahteraan pegawai dan masyarakat,” katanya.
Kata Irfan, jika ini dibiarkan berlarut-larut, imbasnya dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan kelancaran pelayanan masyarakat.
Irfan yang juga sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pulau Morotai menekankan, hal ini mencerminkan masalah serius dalam tata kelola anggaran, perencanaan keuangan, serta manajemen sumber daya manusia. “Untuk itu, jika hal ini dibiarkan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pegawai, tetapi juga pada citra Pemerintahan Pulau Morotai,” ucapnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!