Sofifi, Maluku Utara – Ketua Fraksi PDIP di DPRD Provinsi Maluku Utara Said Banyo, mendesak kepada pemerintah daerah agar segera menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Pemprov.
“Kami meminta agar Pemprov Malut segera menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut karena ini sangat penting demi masa depan seluruh masyarakat Maluku Utara,” kata Said Banyo, di halaman kantor DPRD Malut, Senin (09/12/2024).
Menurut Said, catatan itu berupa utang pihak ketiga yang harus diselesaikan pada APBD Perubahan 2024 ini, dan utang Dana Bagi Hasil (DBH) agar segera dibayarkan pada pada APBD Induk 2025. Pemprov juga harus mengalokasikan anggaran pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar yang menjadi prioritas termasuk gaji guru dan tenaga kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini sangat penting jangan memprioritaskan program yang tidak terlalu penting, sehingga beban APBD pada tahun tahun selanjutnya bisa menyentuh terhadap masyarakat secara langsung,” tegas Said.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
