Menurut Bhima, impian Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen sulit tercapai. “Jangankan (ekonomi) 8 persen tahun 2025 ke depan, bahkan pertumbuhan ekonomi diramal hanya tumbuh 4 persen karena daya beli terlalu tergerus oleh berbagai pungutan dan tarif yang dibebankan kepada para pekerja,” ujarnya.
Kata Bhima, jika pemerintah memukul rata kenaikan UMP 6,5 persen ke semua daerah, maka konsekuensi yang terjadi adalah beberapa daerah yang memiliki tingkat inflasi lebih tinggi dan akan memicu disparitas daya beli antar wilayah.
Jika pemerintah memukul rata kenaikan UMP 6,5 persen ke semua daerah, lanjutnya, maka konsekuensi yang terjadi adalah beberapa daerah yang memiliki tingkat inflasi lebih tinggi dan akan memicu disparitas daya beli antar wilayah. Untuk itu, menurutnya, UMP dan UMK 2025 sebesar 6,5 persen dinilai terlalu rendah. “Kecuali, semua beban kle pekerja tahun depan dibatalkan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Bhima memandang, relokasi pabrik atau investasi karena upah rendah tidak selalu relevan. “Relokasi lebih disebabkan oleh faktor infrastruktur, biaya logistik, konsistensi kebijakan, nilai ICOR, dan adopsi teknologi,” tandasnya. (Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!