Pemerintah RI Bakal Jadikan Morotai Sebagai Kawasan Pertahanan dan Perikanan di Indonesia Timur

- Editor

Jumat, 29 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabupaten Pulau Morotai, salah satu daerah di Maluku Utara yang bakal dijadikan kawasan pertahanan dan industri perikanan RI

Kabupaten Pulau Morotai, salah satu daerah di Maluku Utara yang bakal dijadikan kawasan pertahanan dan industri perikanan RI

Haliyora.id, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) siap berkolaborasi membangun Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, sebagai kawasan pertahanan sekaligus perikanan di Indonesia timur pada 2025.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Pulau Morotai sebagai kawasan sejarah peninggalan Perang Dunia Kedua memiliki lokasi yang strategis untuk dibangun sebagai kawasan pertahanan, sekaligus industri perikanan.

BACA JUGA  Paslon Independen di Pulau Taliabu Kandidat Pertama yang Resmi Daftar di KPU

“Kemhan memiliki agenda membangun sektor pertahanan untuk kawasan timur di Morotai. Kami siap mendukung dengan membangun sentra ekonomi melalui industri perikanan di sana,” kata Menteri Trenggono lewat keterangannya di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Jumat (29/11/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Trenggono mengemukakan, pembangunan kawasan pertahanan melalui pelebaran landasan udara dan dermaga untuk bersandarnya kapal perang akan dikolaborasikan dengan pembangunan industri perikanan melalui blue print yang akan dibuat KKP.

BACA JUGA  Ini Total Peserta PPPK 2024 di Kepulauan Sula yang Lulus Seleksi Administrasi

Menurutnya, dengan dibangunnya kawasan pertahanan yang juga bisa menjadi tempat latihan pertahanan bersama negara-negara sahabat, membuka peluang tumbuhnya industri perikanan semakin besar, terlebih infrastruktur bandara akan semakin kuat.

Berita Terkait

Maksimalkan PAD, Ketua DPRD Malut Usul Pakai Jasa Konsultan
Warga Maluku Utara Kudu Tahu Tata Cara Pelaporan Kasus Korupsi, Ini Caranya
Polisi Mulai Lidik Kasus Dugaan Perzinahan dan KDRT Ketua Bawaslu Ternate
Ribetnya Pembayaran Gaji PPPK di Pulau Morotai, OPD Saling Lempar Bola
Klaim Kantongi Bukti Kecurangan, Jasri-Muhlis Tak Gugat Hasil Pilkada Halsel ke MK
5 Bulan Insentif Tenaga Medis di RSUD Ir Soekarno Morotai Tunggu Anggaran Baru
Kejari Halsel Segera Ekspos Tersangka Korupsi Kasus yang Ditangani, Skandal BPRS?
Ketua Fraksi PDIP Desak Pemprov Malut Tuntaskan Utang Pihak Ketiga
Berita ini 157 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Desember 2024 - 21:19 WIT

Maksimalkan PAD, Ketua DPRD Malut Usul Pakai Jasa Konsultan

Senin, 9 Desember 2024 - 21:15 WIT

Warga Maluku Utara Kudu Tahu Tata Cara Pelaporan Kasus Korupsi, Ini Caranya

Senin, 9 Desember 2024 - 21:12 WIT

Polisi Mulai Lidik Kasus Dugaan Perzinahan dan KDRT Ketua Bawaslu Ternate

Senin, 9 Desember 2024 - 21:08 WIT

Ribetnya Pembayaran Gaji PPPK di Pulau Morotai, OPD Saling Lempar Bola

Senin, 9 Desember 2024 - 19:55 WIT

Klaim Kantongi Bukti Kecurangan, Jasri-Muhlis Tak Gugat Hasil Pilkada Halsel ke MK

Berita Terbaru

Headline

Maksimalkan PAD, Ketua DPRD Malut Usul Pakai Jasa Konsultan

Senin, 9 Des 2024 - 21:19 WIT

error: Konten diproteksi !!