Pergantian Pjs Kades Sumbong dan Pimpinan OPD di Taliabu Dinilai Sarat Kepentingan Politik

Tidak hanya itu, upaya pergantian sejumlah pejabat juga berlaku untuk Pj Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 

Informasi tersebut sempat menggegerkan sejumlah anggota Satpol PP karena secara tiba-tiba ada pihak-pihak yang datang menunjukkan SK pergantian pimpinan mereka. Kebenaran SK untuk Kasatpol PP yang baru itu diketahui tak jelas setelah sejumlah Anggota Satpol nekat menemui Pj Bupati Ramli dan mendapat informasi bahwa tidak terjadi pergantian. 

Anehnya lagi, status kepegawaian orang yang menunjukkan SK pergantian Kasatpol PP itu masih berstatus sebagai pegawai di Banggai Kepulauan (daerah Sulawesi) namun sebelumnya telah ditunjuk Bupati Aliong Mus sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan Tabona sekaligus merangkap jabatan Pjs Kades di Desa Wolio. 

Banyak kalangan menilai pergantian pejabat ini merupakan sebuah kebijakan yang sarat kepentingan politik kepala daerah di Pilkada 2024 ini.

Untuk itu, Tono Himalaya bertekad jika setelah dilantik  nanti, ia memastikan mendorong DPRD Taliabu untuk menelusuri dan memanggil pejabat terkait karena kebijakan seperti ini dinilai sangat mengganggu kebijakan pemerintahan maupun kebijakan publik yang membingungkan masyarakat. 

“Terkait masalah ini, saya pastikan setelah dilantik nanti, DPRD secara kelembagaan akan mengundang mereka untuk mempertanyakan ini, sebab hal ini menyangkut kepentingan publik,” tegasnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Salim Ganiru saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp terkait status Pj. Kades Sumbong enggan menjawab, padahal pesan WhatsApp telah terbaca. (RHM/Red1)