Sofifi, Maluku Utara- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, mengalami krisis fiskal tahun 2024.
Untuk mengatasi persoalan ini, Pj Gubernur Samsuddin A Kadir melakukan kunjungan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mencari solusinya.
“Saya berkunjung ke Kemenkeu kemarin untuk membahas kondisi fiskal Pemprov Maluku Utara yang sangat memprihatinkan. Kami berharap agar Kemenkeu dapat mempertimbangkan kembali kurang bayar Pemprov tahun ini, sehingga tidak menjadi Tunda Bayar (TDF),” ujar Pj Gubernur Samsuddin, Kamis (08/8/2024).
Menurutnya, jika Kemenkeu tidak memberlakukan kebijakan TDF terhadap Pemprov Maluku Utara, maka hal ini akan membantu menutup defisit anggaran yang saat ini sedang dihadapi.
“Nilai kurang bayar ini akan diketahui pada akhir bulan ini. Jika memang ada, maka keuangan Pemprov Maluku Utara akan memiliki sedikit ruang untuk bernapas,” jelas mantan kepala Bappeda Malut itu. (RS/Red1)

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!