“Kadang rekening pribadi bukan nomor rekening organisasi, hal ini menjadi masalah sehingga pada saat tim verifikasi dan mengecek tidak akan lolos karena tidak lengkap, sebagian oknum-oknum di DPRD tidak melewati itu. Harus ingat, pokir itu hak swakelola masyarakat bukan anggota DPRD,” kata Fadli di edisi sebelumnya.
Anggota DPRD Maluku Utara Jainal Samad yang menghubungi Haliyora.id via telpon menyesalkan pernyataan yang dilontarkan Plt Karo Kesra itu. Jainal lantas menantang Fadly untuk menyebutkan siapa saja oknum anggota DPRD yang memaksakan pencairan dana Pokir tanpa mekanisme seperti yang dituding itu. “Jangan sembarangan menuduh kami anggota DPRD yang diduga memaksakan pencairan tanpa melalui prosedur, jika Plt Kesra berani sebutkan anggota siapa,” tantang Jainal, Jumat (14/6/2024).
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!