Sofifi, Maluku Utara- Pernyataan Plt Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Maluku Utara, Fadli U. Muhammad di media ini edisi sebelumnya yang menyebut pencairan dana Pokir DPRD banyak yang tidak sesuai mekanisme memantik reaksi keras Anggota DPRD Maluku Utara.
Sebelumnya, Fadly mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir dirinya menangani Pokir DPRD Malut, banyak yang tidak melalui mekanisme, misalnya pokir hibah berupa uang. Selama ini bukan warga penerima bantuan yang datang mengurus pencairan dan hibah tersebut tapi justru anggota DPRD.
Kata dia, mekanisme dana Pokir dasarnya atas usulannya dari masyarakat ke gubernur melalui DPRD saat pelaksanaan. Dia membeberkan, hampir sebagian besar proposal yang masuk ke Bagian Kesra memiliki struktur panitia yang tidak jelas, termasuk nomor rekening untuk penyaluran dana hibah ini.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!