Sofifi, Maluku Utara- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Maluku Utara, Fadli U. Muhammad, rupanya mulai gerah dengan tindak-tanduk anggota DPRD Maluku Utara soal dana Pokir.
Sebelumnya, Komisi I DPRD menuding Biro Kesra menjadi biang dari amburadulnya pengelolaan Pokir tahun 2023. Selain itu, pengelolaan dana Pokir yang melekat di Biro Kesra juga disinyalir ada campur tangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Tak hanya itu, Komisi juga meminta kepada Plt Karo Kesra agar lebih proaktif dalam membangun komunikasi, karena bagi DPRD, tingkat komunikasi Kesra sangat buruk di bawah kepemimpinan sebelumnya.
“Kalau ada anggota DPRD yang mengatakan komunikasi saya buruk itu tidak benar, wartawan saja telepon saya angkat apalagi anggota DPRD tetap saya angkat, soal setiap usulan Pokir selalu saya panggil yang memasukkan proposal, bukan anggota DPRD,” timpal Plt Karo Kesra Malut, Fadly Muhammad, Kamis (13/6/2024).
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!