Lebih jauh Sahril juga menyinggung soal asesmen pejabat khususnya di Dikbud Malut. Di mana jika melihat permasalahan ini secara tidak langsung hasil asesmen pejabat yang dilakukan juga tidak melihat dari sisi etika moral, tetapi berdasarkan kepentingan perorangan dan kelompok.
“Jadi ini terkesan dipaksakan, seolah-olah di Maluku Utara ini sudah tidak ada orang yang layak, Maluku Utara ini miskin orang yang berpendidikan, sehingga kalau orang yang koruptor masuk dalam dunia pendidikan artinya yang angkat juga salah dan yang menerima juga salah,” singgungnya.
Mantan Ketua Prodi PPKN Unkhair Ternate ini bilang, untuk merubah agar dunia pendidikan Maluku Utara baik di masa depan harus menempatkan seorang pemimpin yang dapat dipercaya oleh masyarakat, memiliki etika moral, tidak cacat etika dan moral, itu yang harus menjadi perhatian bersama.
“Jangan mengangkat orang yang tidak masuk akal, dan faktanya sudah terjadi sehingga ini menjadi perhatian kita semua agar segera merubah cara berpikir seperti ini,” tukasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!