“Bahkan utang-utang RSUD seperti BPJS juga harus dipilah dulu, jangan sampai ada yang sudah dilunasi tetapi kami tak tahu kemudian kembali membayar lagi. Makanya harus ada Pergub, sehingga di kemudian hari tidak lagi dipersoalkan,” sebutnya.
Diketahui, rapat ini juga mengerucut ke pembayaran gaji guru honorer daerah untuk tahun 2024. Sedikitnya Rp 18,448 milar total anggaran yang disiapkan Pemprov Malut tahun ini untuk membayar gaji 1.026 guru Honda. (RS/Red)

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!