Sementara Ketua BPD Suma Tinggi, Fardi Harun yang diwawancarai wartawan membenarkan sejumlah persoalan yang melilit desanya.
“Berdasarkan data yang BPD kantongi, anggaran yang belum direalisasi yaitu, BLT dua tahapan sebesar Rp 91,8 juta, program pangan Rp 150.914.000, program fisik perkerjaan jalan Rp 250 juta, insentif badan sara, guru ngaji, posyandu dan guru PAUD 8 bulan, dana posyandu Rp 57 juta dan gaji dan tunjangan perangkat desa dan BPD 4 bulan belum direalisasi hingga akhir tahun 2023,” sebutnya.
Tidak hanya itu, kata Fardi, Kades Suma Tinggi juga diduga menggelapkan anggaran BUMDes tahun 2017 sampai 2022.
“Tentunya, pertimbangan dari sejumlah masalah ini menjadi kemarahan warga sehingga kami BPD mendukung tuntutan dan aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pak bupati. Saya juga mendukung kalau kades Suma Tinggi harus diberhentikan,” tandasnya.
Sementara Sekda Halsel, Safiun Radjulan berjanji akan menindaklanjuti laporan warga Suma Tinggi melalui Inspektorat. Ia meminta agar warga agar menahan diri serta mengikuti prosedur yang berlaku.
“Semua tunggu kerja Inspektorat. Apabila tahapan audit sudah dilakukan kemudian hasilnya sudah ada baru kami ambil keputusan melibatkan DPMD, Bagian Hukum dan Inspektorat bersama pak bupati,” kata Safiun.
Amatan wartawan, ratusan warga ini akhirnya membubarkan diri meninggalkan halaman kantor Bupati sekitar pukul 12.45 Wit seraya berteriak akan membakar kantor desa dan memboikot tahapan pemilu di Desa Suma Tinggi.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!