Sofifi, Maluku Utara- Gubernur Gani Kasuba mengakui dilematis dengan kondisi kas daerah (Kasda) Pemprov Maluku Utara yang kian menipis.
Kondisi ini ditambah lagi dengan beban utang daerah baik Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten/kota maupun utang pihak ketiga yang menyandera pemerintahannya.
Disisi lain, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Maluku Utara, mengeluhkan terkait dengan pencairan anggaran tahun 2023 di BPKAD.
Pasalnya, banyak kegiatan sudah selesai akan tetapi pihak BPKAD belum juga memproses permintaan OPD.
Keluhan ini disampaikan hampir semua OPD saat rapat bersama dengan gubernur Abdul Gani Kasuba di Hotel Chrysant Ternate, Selasa (12/12/2023).
Menanggapi apa yang dikeluhkan ini, gubernur Abdul Gani Kasuba mengakui memang saat ini keuangan Pemprov mengalami kekosongan.
“Uang kita belum ada, baru kemarin dulu diterima, jadi uang kita ada di Jakarta baru mereka berikan setetes-setetes,” kata Abdul Gani.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!