Belum lagi, lanjut dia, daerah ini tengah menghadapi tahun Pemilu. Dimana, Capil telah mendata bahwa ada sekitar 7.000 data tambahan dan membutuhkan KTP yang harus segera dicetak.
Hal itu sudah disampaikan ke TAPD. Namun TAPD dan Bupati hanya menyampaikan akan memasukan rancangannya di perubahan anggaran.
“Saya kira negeri ini harus segera ambil langkah. Kalau misalnya soal pelayanan dasar saja sudah bermasalah maka semua pelayanan-pelayanan yang belum prioritas. Misalnya pembangunan Kantor DPRD yang menelan anggaran hampir Rp 17 miliar lebih dan pembangunan Mall, ada bantuan dari DAU sekitar Rp 6,5 miliar itu dihentikan saja, karena belum prioritas, maka dihentikan saja proyek-proyek itu, lalu biar dialihkan untuk pelayanan dasar ini bisa terlayani,” desaknya.
“Kasihan juga kan anak-anak yang melanjutkan studi tapi kerepotan karena hanya soal KTP-nya tidak bisa dicetak karena alasan yang remeh temeh,” tandasnya Mahmud. (RF/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!