Kata Syamsudin, pemerintah harus merumuskan program-program yang sifatnya produktif untuk masyarakat. “Sehingga ada daya balik dalam bentuk pendapatan masyarakat,” ucapnya lagi.
Selain itu, Syamsudin juga menyentil alokasi anggaran di DPMD Morotai yang sangat sedikit sekali. Menurutnya, bagaimana bisa menciptakan kegiatan untuk masyarakat bawah kalau semua itu dialokasikan untuk belanja modal.
“Dan jika satu wilayah maupun Kabupaten kalau orientasinya hanya untuk pembangunan fisik sudah bisa diprediksi kedepan bahwa itu akan gagal karena pemberdayaannya kurang. Sekarang saja putaran ekonomi Morotai sangat molor atau lambat,” tuturnya.
Menurutnya, skemanya pembangunan harus dirubah dan harus menjadi kesadaran.
“Jangan cuma orientasinya hanya ingin proyek-proyek terus. Sementara pemberdayaan masyarakat sangat berkurang,” tuturnya.
Sementara, lanjut Syamsudin, proyek fisik yang dikerjakan pun tidak menyebar di pengusaha lokal. “Bagaimana mau maju, karena semua anggarannya keluar. Biar dengan ratusan miliar tapi kalau anggarannya dikeluarkan, akan tidak berefek berantai kebawah. Itu melemahkan daya beli masyarakat,” cetusnya.
Dirinya berharap, kerjasama Pemprov dengan Kabupaten dan Kota serta desa terkait dengan intervensi pencegahan stunting, bisa jadi prioritas penting sebab ini program nasional.
“Kiranya Pemkab Morotai bisa memberikan anggaran yang lebih kepada DPMD Morotai untuk diprioritaskan kepada kader PKM dan Posyandu agar memberikan asupan gizi kepada masyarakat terutama ibu hamil dan bayi untuk mencegah stunting. Dan kita berharap semoga angka stunting di pulau Morotai bisa berkurang,” pintanya.
“Jadi sekali lagi walaupun kita bisa sukses di sektor yang lain namun kalau stunting tinggi, maka kita bisa dianggap gagal,” tuntasnya. (RF-3)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!