Ternate, Maluku Utara-Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), Kuntu Daud, memberi ultimatum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar secepatnya membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para pegawai atau tenaga kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoeri.
Bahkan Kuntu berjanji akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD jika Pemprov lalai untuk membayar apa yang menjadi hak para Nakes itu sehingga memicu mereka menggelar unjuk rasa dalam beberapa bulan terakhir ini termasuk yang terjadi Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD, dua hari terakhir ini.
Penegasan itu disampaikan ketua DPRD Malut dalam pertemuan dengan Gubernur Malut di Sahid Hotel Ternate, Minggu (22/01/2023) malam.
“Dalam pertemuan tadi ada beberapa poin yang dibahas salah satunya terkait TPP Nakes. Jadi kami meminta agar Pemprov Malut segera membayarnya,” ujar Kuntu pada wartawan usai pertemuan tersebut.
Terkait dengan mekanisme pembayarannya, DPRD menyerahkan kepada Pemprov untuk menyelesaikannya. “Selanjutnya nanti ditanyakan langsung ke pak gub (gubernur),” ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Terkait dengan wacana yang muncul agar DPRD membentuk Pansus guna menyelidiki persoalan tersebut, Kuntu hanya bisa memberi garansi hal itu baru bisa terwujud jika Pemprov belum membayar TPP para Nakes.
“Nanti kita lihat jika Pemprov belum membayar, baru kita bentuk Pansus. Karena Pansus (nantinya) juga butuh anggaran,” ujarnya singkat menutup. (DR-3)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!