Bobong, Maluku Utara- Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Taliabu kembali lakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Senin (20/06/2022).
Mereka turun ke jalan lantaran merasa tidak puas dengan kinerja Kejaksaan Negeri Taliabu dalam menyelesaikan beberapa kasus di wilayah hukum Kabupaten Pulau Taliabu.
Dalam orasinya, Kordinator aksi, Karnudin meminta Kejari Taliabu melakukan pencegahan dan penyelesaian kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu sehingga tidak menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang berujung pada aksi anarkis.
“Kalau tidak mampu tangani masalah hukum maka lebih baik segera angkat kaki dari Kabupaten Pulau Taliabu ini,” tutur Karnudin.
Sementara salah satu perwakilan massa aksi bernama Kamarudin Taib, menyampaikan bahwa banyak kasus di Taliabu tidak terungkap secara transparan.
Di hadapan Kajari Taliabu Ia menyebut sejumlah kasus seperti korupsi Puskesmas Sahu-Tikong, Kasus Pengadaan Batik ASN Fiktif dilingkup Pemda Pulau Taliabu, Infrastruktur mangkrak di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu, hingga Pipa Air Limbo, Kecamatan Taliabu Barat.
“Dan masih ada beberapa kasus korupsi yang tidak ditindaklanjuti oleh Kejari. Kami inginkan Kejari harus menindaklanjuti secara tegas dan transparan terhadap setiap laporan dari masyarakat. Kami juga ingin agar semua tersangka koruptor harus ditindak tegas, seperti tersangka kasus korupsi proyek Puskesmas Sahu-Tikong,” tandas Kamarudin.
Pendemo juga menyampaikan sikap dan penilaian terhadap kinerja Kejari Taliabu yang dirumuskan dalam enam poin yakni ; 1) Mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu untuk segera angkat kaki dari Kabupaten Pulau Taliabu, 2) Menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Taliabu. 3) Hilangnya Integritas Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu. 4) Minimnya Penanganan kasus. 5) Kejari lalai terhadap aduan masyarakat. 6) Tidak ada kepastian hukum atas sejumlah kasus korupsi yang ada.
Menanggapi pernyataan sikap massa aksi, Kajari Taliabu Alfred Tasik Palulungan mengatakan, Kejari Taliabu saat ini masih menyelidiki beberapa kasus korupsi, namun Kejari Taliabu masih kekurangan anggaran, personil dan waktu.
Sementara ini, kata Alfred, pihaknya memprioritaskan kasus distribusi air bersih/pipa air bersih di Desa Beringin, namun terbatas oleh Anggaran, Personil, dan Waktu.
“Pihaknya akan memprioritaskan Kasus distribusi air bersih/Pipa air bersih di Desa Beringin, Kecamatan Taliabu Barat Laut dan di Desa Limbo, Kecamatan Taliabu Barat senilai Rp 24 Miliar. Kami juga sedang menyelidiki beberapa kasus korupsi namaun kami punya keterbatasan personil, waktu dan anggaran,” terang Kajari.
Karena keterbatasan seperti yang disebutkan itu, maka Alfred menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar menunggu pemeriksaan selanjutnya atas kasus-kasus yang ditangani.
Adapun kasus pengadan Batik Fiktif, sambung Kajari, sudah selesai karena terangka sudah mengembalikan dana melalui Inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu.
“Saat ini, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi menghimbau agar Kejari sebagai lini pertama Kejaksaan harus focus pada kegiatan pereventif, bukan penindakan dalam pencegahan penyalahgunaan dana /korupsi,” pungkasnya. (Ham-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!