Ombudsman : Di Halsel, Tak Ada OPD Zona Hijau

- Editor

Kamis, 10 Februari 2022 - 06:01 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Keasistenan Pencegahan Mal Administrasi Ombudsman RI perwakilan Malut, Alfajrin A. Titaheluw, SH, MH

Kepala Keasistenan Pencegahan Mal Administrasi Ombudsman RI perwakilan Malut, Alfajrin A. Titaheluw, SH, MH

Halsel, Maluku Utara- Ombudsman RI perwakilan Maluku Utara telah menyerahkan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 itu diserahkan sejak 03 Februari 2022.

Itu disampaikan Kepala Keasistenan Pencegahan Mal Administrasi Ombudsman RI perwakilan Malut, Alfajrin A. Titaheluw, SH, MH saat diwawancarai Haliyora via telpon Rabu, (09/2/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ombudsman RI Perwakilan Malut sudah serahkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Kabupaten Halsel tahun 2021 sejak 03 Februari 2022 kemarin,” kata Alfajrin.

Alfajrin mengatakan, penilaian itu dilakukan semua kementrian/lembaga, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

BACA JUGA  Bersama Anggota DPRD Halut, PT. NHM Santuni Anak Yatim

Ia menjelaskan, yang masuk lokus penilaian kepatuhan standar pelayanan publik di Halsel hanya empat OPD yaitu Dinkes, Dinas Pendidikan, Dukcapil dan DPM-PTSP.

Disebutkan, di antara empat OPD tersebut, untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Dukcapil masuk zona kuning (Kategori kepatuhan sedang), sedangkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan masuk zona merah (Raport merah).

“Jadi pada tahun 2021 OPD di Halsel tidak ada yang masuk zona hijau (Kategori kepatuhan tinggi),” jelasnya.

Menurut Alfajrin, substansi yang dilakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan ini adalah pelayanan administrasi meliputi, layanan di admin induk, kesehatan, pendidikan, Dukcapil dan DPM-PTSP.

“Tercatat OPD di Halsel menerapkan 46 produk layanan. Nah, produk layanan tersebut diuji apakah sudah terstandarisasi atau belum sesuai standar instrumen Ombudsman berdasarkan pasal 21 UU nomor 25 tentang komponen standar pelayanan,” jelasnya.

BACA JUGA  Idrus Sebut Pergeseran Ridwan Bukan Produk Gubernur, Ombudsman : Pakai Aturan

Ditambahkan Alfajrin, kesimpulan hasil penilaian itu, standar pelayanan di sejumlah OPD Kabupaten Halsel belum melaksanakan standar pelayanan sesuai standarisasi.

“Maka diharapkan kepala daerah harus aktif mendorong, memonitoring dan perhatian secara konsisten dengan segera bentuk tim untuk mendorong percepatan pelayanan dan publikasi (Political will) sehingga dapat break down agar memenuhi kebutuhan standar pelayanan di OPD Halmahera Selatan, supaya standar pelayanan di Halsel ke depan lebih baik lagi,”pungkasnya. (Asbar-1)

Berita Terkait

Selain Windi, Ada Perempuan Lain yang Disebut di Sidang Kasus Suap AGK
Maju di Pilbup Halsel, Putra Obi Ini Bidik Demokrat dan Gerindra 
Pemkab Halsel Gratiskan Umroh Untuk 100 Imam Masjid, Anggarannya Rp 4 Miliar
Soal Akun SIPD Pemprov Malut Diblokir Kemendagri, DPRD Berbeda Pandangan
Tauhid Soleman Kembalikan Formulir Pendaftaran Balon Walikota Ternate ke Gerindra
Kadisdik Halsel Klaim 24 Ruang Kelas Sekolah Ala Rusia Tuntas 100 Persen
Mislan Syarif, Kandidat Balon Bupati Pertama yang Daftar di Partai Gerindra Taliabu
AGK Akui Minta Dinas PUPR dan BPBJ Atur Menangkan Kian di Proyek Halut
Berita ini 479 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 17 April 2024 - 22:30 WIT

Selain Windi, Ada Perempuan Lain yang Disebut di Sidang Kasus Suap AGK

Rabu, 17 April 2024 - 21:55 WIT

Maju di Pilbup Halsel, Putra Obi Ini Bidik Demokrat dan Gerindra 

Rabu, 17 April 2024 - 20:51 WIT

Pemkab Halsel Gratiskan Umroh Untuk 100 Imam Masjid, Anggarannya Rp 4 Miliar

Rabu, 17 April 2024 - 20:35 WIT

Soal Akun SIPD Pemprov Malut Diblokir Kemendagri, DPRD Berbeda Pandangan

Rabu, 17 April 2024 - 19:52 WIT

Tauhid Soleman Kembalikan Formulir Pendaftaran Balon Walikota Ternate ke Gerindra

Rabu, 17 April 2024 - 18:11 WIT

Mislan Syarif, Kandidat Balon Bupati Pertama yang Daftar di Partai Gerindra Taliabu

Rabu, 17 April 2024 - 18:04 WIT

AGK Akui Minta Dinas PUPR dan BPBJ Atur Menangkan Kian di Proyek Halut

Rabu, 17 April 2024 - 17:00 WIT

Saksi Akui Terdakwa Stevi Sering Minta Foto Selfie dengan AGK

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!