Ternate, Maluku Utara- Seorang dokter kanker di RSCB Ternate berinisial AS baru-baru ini melontarkan pernyataan yang kontroversial. Saat menangani seorang pasien yang didiagnosa mengalami kanker, dokter Arif Santosa menyatakan bahwa program Haji Robert Peduli bernuansa politis.
Pernyataan dokter spesialis kanker itu menuai kecaman dari berbagai pihak, khususnya Tim Haji Robert Peduli. Di hadapan wartawan saat menggelar Konferensi Pers, Rabu (17/11/2021) di Emerald Hotel, pihak Haji Robert Peduli (HRP) meminta dokter yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya.
Menurut Axel D Gondokusumo, Koordinator Tim Haji Robert Peduli, tudingan oknum dokter tersebut sangat mencoreng nama baik dan misi kemanusiaan yang diemban pihaknya. Secara terbuka, Axel meminta sang dokter agar menyampaikan klarifikasi atas pernyataan tersebut.
Kepada media, Senin (22/11/2021), dokter Arif Santosa menyampaikan klarifikasi tertulis yang menjelaskan posisinya sebagai dokter spesialis saat menangani pasien kiriman PT. NHM itu.
Menurut dr. Arif Santosa, dirinya tidak punya masalah apapun dengan pihak NHM ataupun Program Haji Robert Peduli (HRP). Bahkan, dirinya sangat bersyukur dengan keberadaan program Haji Robert Peduli (HRP) yang saat ini gencar membantu masyarakat yang kurang mampu. Dokter spesialis kanker di RSCB itu menyebut terjadi selisih paham antara Tim HRP dan dirinya.
Hal itu, kata Arif, bermula saat berdiskusi terkait rujukan pasien ke RS Darmais Jakarta. “Sebagai dokter yang pernah di RS Darmais, saya memberi pertimbangan dari aspek keilmuan dan profesionalisme spesialisasi bedah onkologi,” jelas Arif.
Arif bersikukuh, langkah medis yang akan diambil olehnya selaku dokter spesialis kanker merupakan sebuah kelaziman yang akan diterapkan oleh dokter spesialis kanker manapun. Namun oleh pihak Haji Robert Peduli, meminta agar pasien tersebut tetap dirujuk ke RS Darmais Jakarta. Suasana itulah yang membuat selisih paham antar keduanya sehingga terlontar pernyataan Arif Santosa yang menyebut ‘political kesehatan’.
Baginya, kondisi ‘political kesehatan’ akan merugikan kedua belah pihak, baik penyandang dana maupun RS awal tempat pasien ditangani secara medis.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Sahril Thahir menyebut, selisih paham antar keduanya harus segera dimediasi agar tidak berdampak pada pasien yang saat ini membutuhkan perawatan intensif. Bagi Sahril, program Haji Robert Peduli (HRP) merupakan program paling humanis dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap, semua pihak mendukung program tersebut agar terus eksis membantu masyarakat yang kurang mampu. “Pernyataan seperti itu harus dihindari agar tidak memunculkan spekulasi, karena kita semua tahu benar NHM dan Program Haji Robert Peduli tidak memiliki motif politis, selain kemanusiaan,” cetus politisi Partai Gerindra tersebut.
Harapan senada disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Ternate, dr. Edwin Ambar kepada Haliyora, Jumat (19/11/2021) via telpon.
Menurut Edwin, pihaknya sangat berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan rasional. Agar proses pelayanan medis dapat berjalan maksimal. “Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” harap Edwin. (Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!