Tanggapi Ota Adam, Muammil : Target PAD untuk Optimalisasi Kinerja OPD

Halsel, Maluku Utara- Tambahan dana transfer pada APBD Perubahan Kabupaten Halsel Tahun 2021 dan meningkatkan target capaian PAD mendapat tanggapan berbeda dua akademisi Unkhair Ternate,

Dosen Fakultas Ekonomi Unkhair Ternate, Dr. Mochtar Adam misalnya mempertanyakan tambahan komponen dana transfer pusat yang disampaikan bupati. Sedangkan penambahan target capaian PAD disebut berpotensi menimbulkan pelebaran devisit keuangan daerah.

Sementara Dr. Muammil Jusup yang juga dosen Fakultas Ekonomi di Universitas yang sama menganggap sah-sah saja jika Pemda Halsel meningkatkan target capaian PAD-nya pada ABPD Perubahan.

“Kalau Pemda halsel ingin meningkatkan target capaian PAD pada APBD Perubahan itu sah-sah saja, karena pemerintah Halsel adalah pemerintahan baru, beda dengan pemerintahan sebelumnya,” kata Amil sapaan akrabnya kepada Haliyora, Selasa (21/09/201).

Menurut Amil, adalah hal biasa dalam pengelolaan anggaran daerah jika target PAD tidak tercapai. “Jadi kemudian Pemda Halsel meningkatkan target capain PAD itu tujuannya agar semua SKPD maksimal dalam upaya meningkatkan pemasukan PAD,” jelas Amil.

Amil menambahkan, salah satu sumber penerimaan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga dari komponen PAD itulah Pemda ingin menggenjot pemasukannya secara optimal (ekstensifikasi dan intensifikasi), baik pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya melaui kinerja OPD,” tambah Amil.

Selain itu, kata Amil, Pemda Halsel juga masih bisa menambah objek pajak dan berupaya mengurangi terjadinya kebocoran, serta pengelolaan aset daerah secara benar sehingga bisa menjadi penerimaan (pemasukan).

“Yang perlu dipahami adalah bahwa realisasi pasti tak sesuai target yang ditentukan. Hanya saja kemudian bagaimana Pemda Halmahera Selatan bisa optimalkan sumber penerimaan PAD yakni dengan arah kebijakan yang sudah tertuang dalam Renstra OPD,” ucap Amil.

Lebih lanjut Amil menyebutkan, implementasi visi misi kepala daerah yang tertuang dari Renstra RKPD juga harus capai target penerimaan yang maksimal. Sehingga baginya penetapan target APBD yang meningkat bukan menjadi problem utama.

Problem utama menurut Amil adalah bagaimana Pemda mampu mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan yang dapat meningkatkan PAD dengan cara mendorong semua OPD untuk tingkatkan sektor penerimaan.

“Jadi Pak Ota (Mohtar Adam) keliru. Sebab kalau kita cek di daerah mana saja, realisasi selalu tidak capai target, karena APBN sekalipun selau menggunakan model devisit sehingga realisasinya selalu tidak capai target. Yang penting Pemda mampu meningkatkan penerimaan agar belanja publik juga bisa meningkat sehingga berdampak pada pembangunan daerah,” tandasnya. (Asbar-1)