Sofifi, Maluku Utara- Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian menilai belanja aparatur negara di hampir semua daerah dirancang tidak seimbang dengan belanja modal. Porsi belanja aparatur terlalu besar dibandingkan belanja modal.
Mendagri mengatakan, isu keseimbangan porsi mejadi perhatian Presiden Jokowi. Maka menurut Tito, belanja barang dan belanja modal harusnya lebih besar porsinya dari belanja aparatur karena berdampak langsung kepada masyarakat.
“Tapi dirancang belanja aparaturnya lebih banyak. Kalau untuk gaji pegawai memang wajib, tetapi ada juga belanja-perjalanan dinas, belanja rapat, pembuatan program kegiatan yang ramai kan manfaatnya tidak banyak,” ujar Tito dalam acara peluncuran program Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP) dan Rakorwasdanas, Selasa (31/8/21).
Tito juga menyayangkan alokasi belanja modal lebih banyak diarahkan untuk kepentingan pegawai daerah. Imbasnya, manfaat yang dirasakan masyarakat pun minim. Dia meminta pemerintah daerah memperbaiki komposisi alokasi anggaran dengan lebih banyak fokus ke program pembangunan.
“Jalan tidak terawat, sampah bertebaran, sungai menjadi tidak terurus, dan lain-lain. Kenapa? Karena memang tidak dianggarkan di situ. Kalau pun dianggarkan justru anggarannya dipakai lagi sebagian untuk aparat lagi,” kata Tito.
Mungkin merasa tersindir, Kepada Haliyora, Kamis (16/09/2021), Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Malut M. Yasin Ali mengatakan Pemprov akan menggelar rapat untuk membahas masalah tersebut.
“Memang ada pembengkakan anggaran untuk belanja aparatur. Nanti kita akan rapat bersama dengan pak Gubernur dan BPKPAD untuk membicarakan masalah ini, ujar Wagub.
Dikatakan, Pemprov akan melihat pos-pos anggaran mana yang akan dihilangkan sehingga tidak lagi terjadi pembengkakan belanja pegawai (Aparatur).
“Jadi kita akan membicarakan pos-pos anggaran mana yang harus kita hilangkan, sehingga tidak terjadi pembekakan pada belanja pegawai, karena memang yang ada sekarang ini juga sangat mubazir,” ujarnya.
Wagub mengatakan kemungkinan dikurangi adalah jumlah pegawai honor. “Mungkin yang harus kita kurangi adalah pegawai honor yang ada saat ini. Pegawai Honor di Provinsi sangat besar, jadi nanti di tahun 2022 harus kita kurangi agar tidak menjadi beban anggaran seperti apa yang disampaikan Mendagri,” ungkapnya.
Diketahui salah satu komponen belanja daerah terbesar dalam APBD Malut Tahun 2021 sebagaimana disampaikan Kepala BPKAD Malut Ahmad Purbaya beberapa waktu lalau adalah belanja Pegawai sebesar Rp 700 miliar dari total APBD Rp 2 triliun lebih. (Sam-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!