Pendapatan Pemprov Malut Dirancang Rp 2,9 Triliun

Sofifi, Maluku Utara- Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) menyampaikan nota kesepahaman KUA-PPAS  APBD tahun 2022 pada  rapat paripurna ke sembilan DPRD, masa persidangan Tahun 2020-2022, Kamis (12/08/2021), yang langsung disepakati DPRD Provinsi Maluku Utara.

Gubernur AGK pada saat pidatonya menyampaikan asumsi makro pembangunan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.

Dalam penyampaiannya, AGK menjelaskan bahwa diperkirakan terjadi inflasi sebesar 3,01 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan pada angka 69.75 persen, sedangkan tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 6.06 persen.

Adapun tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4.63 persen, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6.31 persen. Selain itu, pendapatan perkapita ditargetkan sebesar Rp 23.372 atau 0.308 persen.

Selain itu, AGK  juga meyampaikan secara umum kesepakatan terkait KUA-PPAS sementara yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2022.

Disebutkan, pendapatan daerah Tahun 2022 dirancang sebesar Rp 2,9 triliun lebih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 644 Milyar lebih, Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp 2,3 Triliun lebih dari transfer umum sebesar Rp 1,4 triliun lebih meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sedangkan untuk transfer khusus diprediksi sebesar Rp 858 Milyar lebih, terdiri dari DAK Fisik dan DAK non Fisik.

Dijelaskan pula, DAK Fisik Provinsi Maluku Utara dialokasikan untuk beberapa bidang, yaitu DAK Fisik Reguler bidang Pendidikan, Kesehatan, Perpustakaan, Jalan, dan Kelautan-Perikanan, serta DAK Fisik Penugasan bidang kesehatan, jalan, irigasi dan kedaulatan pangan, lingkungan hidup dan kehutanan serta pariwisata.

Sedangkan untuk pendapatan dari  pos lain-lain ditergetkan sebesar Rp 39 miliar lebih.

Untuk belanja daerah Tahun 2022, AGK menyebut dirancang sebesar Rp 2,916 triliun lebih meliputi  belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Untuk belanja operasi sendiri dialokasikan sebesar Rp 1,994 triliun lebih, yang dipersiapkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Sementara belanja modal dialokasikan sebesar Rp 664,23 Milyar lebih, yang difokuskan pada pembangunan intrastruktur guna meningkatkan keterhubungan antar wilayah serta percepatan pembangunan ibu kota Sofifi, serta bantuan-bantuan sesuai aspirasi masyarakat yang dapat diintervensi sesuai kemampuan anggaran.

Pada belanja tak terduga, kata  Gubernur, dialokasikan sebesar Rp 25 miliar.  Sedangkan untuk komponen belanja terakhir, yaitu belanja transfer ke Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp 232 miliar lebih.

Selanjutnya mengenai pembiayaan daerah, Penerimaan pembiayaan daerah dirancang sebesar Rp 75 miliar lebih, terdiri dari rancangan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) yang menurut gubernur, dengan postur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan dirancang seimbang atau nol rupiah.

Mengakhiri pidatonya, gubernur menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara sebagai ketua Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD).

“Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, yang telah mencurahkan waktu dan tenaga untuk membahas rancangan KUA-PPAS. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas dedikasinya dalam proses pembahasan,” imbuh AGK. (Sam-1)