Ternate, Haliyora
Komisi III DPRD Maluku Utara bersama Manajemen PT. ANTAM Pusat melakukan pertemuan di Hotel The Hermitage Jakarta pada Sabtu (16/06/2021) lalu.
Pertemuan dimulai pukul 19.00 WIB dan dipimpin oleh Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud. Hadir pula Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Malut, yakni Zulkifli Hasan dan Sahril Thahir.
Pertemuan tersebut membahas pencemaran lingkungan di teluk Buli akibat aktivitas penambangan oleh PT. ANTAM pada blok konsesi Moronopo yang menyebabkan genangan lumpur material tambang telah mencapai 120 cm pada 7 April 2021 lalu.
Genangan lumpur setinggi 120 cm itu ditengarai akibat kegagalan ANTAM melakukan teknik penambangan. Pada pertemuan itu, pihak PT. ANTAM mengutus Bapak Yulan, Munaji, dan Dedi untuk mewakili Dewan Direksi karena alasan para direksi masih isolasi mandiri.
Pihak ANTAM mengaku, saat ini sedang melakukan berbagai upaya untuk penanggulangan lumpur tersebut dan diperkirakan akan tuntas pada akhir Juli ini. Namun, Anggota Komisi III Sahril Thahir yang hadir dalam pertempuran tersebut meminta pihak PT Antam agar menghentikan eksploitasi blok konsesi Moronopo.
Hal ini, kata Sahril, mengingat kondisi topografi terjal dan curam sehingga tidak layak dilakukan penambangan di wilayah itu. Usulan Sahril inipun diamini Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Malut yang hadir.
Bahkan, dalam rapat itu terungkap adanya kemungkinan DPRD Malut akan membentuk Pansus. “Ada kemungkinan dibentuk Pansus untuk menelusuri AMDAL dan izin lingkungan, kenapa bisa lolos pada wilayah seperti itu,” ungkap Sahril. (Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!