Sanana, Haliyora
Keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk guru di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dalan dua triwulan atau selama enam bulan disorot DPRD setempat.
Selain itu, masalah sarana dan prasarana di hampir semua SD dan SMP juga mendapat perhatian serius wakil rakyat.
Untuk mendapatkan penjelasan terkait dua masalah tersebut, Komisi II DPRD mengundang Kepala BKPAD dan Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), pada Jum’at (04/06/2021).
Sayangnya, RDP tersebut urung dilaksanakan lantaran Kepala BPKAD dan Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan tidak sempat hadir. Rencananya, RDP bakal digelar ulang pada Selasa pekan depan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kepsul Sahrul Fatgehipon saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Jum’at (04/06/2021).
“RDP hari ini tidak jadi dilaksanakan, karena pak kaban dan bidang sarana dan pra sarana Disdikbud tidak hadir. Kita putuskan RDP nanti dilaksanakan Selasa depan. Kami harap dua pejabat yang diundang dapat hadir, karena kita ingin mendengarkan keterangan atau jawaban tentang masalah yang terjadi,” kata Sahrul.
Sahrul menandaskan, masalah keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk guru di Kepsul dan masalah sarana prasarana SD-SMP itu sangat penting untuk dibicarakan bersama dengan instansi terkait.
“Makanya Komisi II ingin mendengar jawaban atau keterangan dari pejabat terkait. Namun karena tadi beliau-beliau tidak sempat hadir sehingga rapat dipending. Kita ingin beliau harus hadir,” ujar Sahrul.
Sementara, Kaban BKPAD dan Kadis Pendidikan saat dikonfirmasi Haliyora lewat panggilan telepon tapi belum terhubung hingga berita ini dipublis. (Sarif-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!