Hutang Pihak Ketiga Pemprov Malut Tahun 2020 Capai Rp 99 M

  • Whatsapp
kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara (Malut), Ahmad Purpaya

Sofifi, Haliyora

Hutang Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada pihak ketiga tercatat sebesar Rp 99 miliar dan baru terbayar sebesar 42 persen atau sekitar Rp 40 miliar.

Bacaan Lainnya

Keterangan ini disampaikan oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara (Malut), Ahmad Purpaya, kepada Haliyora  beberapa hari yang lalu.

Menurut Purbaya, keterlambatan pembayaran karena adanya perubahan system. Katanya, system Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diterapkan saat ini tidak paralel dengan hutang, sehingga mesti ada dana yang masuk dulu baru terkoneksi dengan hutang. Sistem baru tersebut tidak sama dengan sistem lama, yakni Informasi Menejemen Daerah (Simda) yang paralel dengan hutang.

“Ini yang jadi kendala pembayaran hutang, Karena sistem baru ini kan harus ada dana masuk dulu barulah sistemnya terkoneksi dengan hutang,” jelas Purbaya.

Cepat atau lambatnya pembayaran hutang ke pihak ketiga, sambung Purbaya, juga tergantung pengajuan permintaan pembayaran dari dinas terkait.

“Jadi meskipun uangnya sudah ada, tapi pihak dinas telambat mengajukan permintaan pembayaran, maka kami dari keuangan tidak bisa mencairkan duitnya. Uang cair kalau ada pengajuan dari dinas,” terangnya.

Dikatakan, dari keuangan juga akan mendahulukan  pembayaran hutang ke pihak yang duluan memasukkan dokumennya. Jika dukumennya masuk tanggal 31 Desember 2020, maka belum dapat dibayar. “Kita utamakan yang duluan masukkan dokumen,” ujarnya.

Terkait pembayaran hutang ke pihak ketiga, kata Purbaya, tidak dibatasi waktu, karena pengajuan permintaan pembayaran dari OPD bukan dari Keuangan.

“Kita tidak bisa memasang target waktu, karena penyampaiannya dari OPD bukan dari keuangan. Seandainya keuangan menetapkan batas waktu pun kalau OPD tidak ajukan permintaan juga tidak bisa dibayar,” pungkas Purbaya. (Sam-1)

Pos terkait