Protes, Pegawai Dinas Pangan Malut Boikot Kantor

Sofifi, Haliyora

Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara memboikot seluruh ruangan dan pintu masuk kantor, Senin (12/04/2021).

Hal ini dilakukan lantaran kepala Dinas Pangan Provinsi Malut, Sri Hatari dianggap tidak transparan dalam semua kegiatan selama menjabat kepala dinas.

Seperti disampaikan  Kepala Seksi Pangan, Dinas Pangan Malut, Ramli Kompeni kepada Haliyora, bahwa aksi boikot kantor lantaran para pegawai sudah tak tahan dengan sikap kadis yang selama ini tidak transparan dalam setiap pelaksanaan kegiatan dinas.

“Hari ini kami lakukan pemboikotan kantor karena Kadis tidak pernah transpansi anggaran kegiatan, baik anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN,” ungkap Kepala seksi pangan, Ramli Kompeni, Senin (12/04/2020).

Kata Ramli, kegiatan yang dilakukan Kadis hanya melibatkan PPK, bendahara dan beberapa pegawai saja, sementara yang lain tidak dilibatkan, bahkan dirinya sebagai kepala seksi  tidak mengetahui semua kegiatan tersebut

“Saya ini kepala seksi, tapi kegiatan di seksi saya pun dilaksanakan tanpa saya tau,” ungkap Ramli berapi-api.

Dikatakan, semenjak menjadi Plt sampai diangkat sebagai kadis defenitif tahun 2020 sampai sekarang, semua kegiatan kantor dilaksakan Sri Hatari di Ternate.

“Semua dilakukan di Ternate. Kami kepala bidang dan staf tidak mengetahui,” beber Ramli.

Mewakili rekan-rekannya, Ramli minta gubernur mengevaluasi sekaligus mencopot Sri Hatari dari jabatannya

“Kami meminta pak gubernur secepatnya  mengevaluasi dan menggantikan kadis, kalau tidak diganti, kami pegawai akan melakukan pemboikotan sampai kepala dinas di ganti,” tegasnya.

Ramli juga menyebut sejumlah kelalaian yang dilakukan kepala dinas yakni; Kadis tidak transparan dalam pengelolaan kegiatan, tidak transparan dalam pengelolaan keuangan, tidak pernah melakukan evaluasi kinerja dinas selama menjadi kepala dinas, tidak pernah menjalin kerjasama dengan bidang-bidang, tidak pernah memperhatikan kesejahteraan PNS, dan sejak diangkat sebagai kepala dinas, tidak pernah aktif berkantor di Sofifi, sehingga berdampak pada kedisiplinan ASN.

Sementara ketika dikonfirmasi terpisah melalui telepon terkait aksi boikot pegawainya, Kepala Dinas Pangan, Sri Hatari mengaku tidak tau apa maunya pegawai yang melakukan aksi tersebut. “Saya tidak tau apa maunya mereka,” ujar Sri Hatari.

Terkait tudingan melakukan kegiatan tanpa melibatkan staf, Sri meminta bukti atas tudingan itu.

“Kalau mereka bilang tidak dilibatkan saya meminta buktinya, jangan hanya bicara. Menurut dia, inti dari permasalahan ini adalah karena TTP mereka belum terbayar. Saya kira intinya adalah karena masalah TTP mereka yang belum terbayar,” katanya.

Kata dia, sehari sebelumnya, para Pegawai (PNS) meminta agar TTP mereka segera dibayarkan karena sudah mau masuk bulan puasa.

“Mulai kemarin mereka juga meminta saya segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), karena mau menyambut bulan suci ramadhan. Saya sudah telepon sama bendahara, hanya saja nomor telepon bendahara tidak aktif, turus saya meminta sekretaris untuk disampaikan ke bendahara akan tetapi kata Sek, nomor bendahara tidak bisa dihubungi,” jelasnya.

Terkait keterlambatan pembayaran TTP, Sri Hatari mempersilahkan para PNS buat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kemudian diserahkan ke bendahara dinas untuk dilanjutkan ke bagian keuangan.

“Semua itu ada prosedurnya. Jadi silahkan buat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) lalu masukkan ke bendahara, nanti bendahara kase masuk ke bagian keuangan untuk dibayarkan,” jelasnya.

Sedangkan tudingan kadis lebih banyak melakukan kegiatan di Ternate sehingga mempengaruhi kedisiplinan pegawai, Sri menepis tudingan tersebut bahkan menyebut itu adalah fitnah.

“Kalau soal itu fitnah terhadap saya. Kalau rapat di Ternate harus saya di Ternate, kalau rapat di kantor Sofifi malah tidak ada orang yang datang. Kalaupun saya tidak ada di kantor, itu karena  saya ada rapat di banyak tempat dan diketahui oleh Kasubag Umum,” dalihnya.

Sementara menjawab tudingan dirinya tidak melakukan evaluasi kinerja pegawai, Sri menjelasakan, sejak dirinya ditunjuk sebagai  Plt Kadis Pangan pada bulan November 2020 hingga dilantik menjadi kadis devinitif pada Desember 2020, dirinya sudah mengadakan rapat dan menyampaikan kepada seluruh staf bahwa segala sesuatu disampaikan lewat grup WA saja, karena  masih dalam kondisi pendemi Covid-19.

“Dan saya juga sering melakukan rapat, ada buktinya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak rapat, itu tidak benar,” pungkasnya. (Sam-1)