421 Aset Lahan Pemkot Tikep Belum Bersertifikat

Kadis Perkimtan, Muslihin

Tidore, Haliyora

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan gencar menertibkan sejumlah aset yang belum bersertifikat. Tercatat ada 421 aset berupa lahan yang belum miliki sertifikat. Sebagian besar lahan itu disebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Konservasi (HPK).

Bacaan Lainnya

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Tikep) Muslihin kepada Haliyora, Juma’at (08/01/2021).

Kata Muslihin, Pemkot selama ini belum mengurus pembuatan sertifikat atas aset-aset tersebut lantaran sejumlah lahan masuk HPK.

“Pemkot tidak bisa mengurus penerbitan sertifikat lahan atau aset tersebut jika belum dialihfungsikan dari HPK menjadi Areal Penggunaan Lain (APL),” kata Muslihin.

Ia menyebut aset seperti Kantor Lurah Tuguwaji, Kantor Lurah Folarora, Kantor Lurah Kalaodi serta kantor lurah lainnya. Termasuk juga perumahan dinas serta sekolah yang juga masuk dalam kawasan HPK.

“Masih banyak aset yang rencananya akan kami terbitkan sertifikatnya, seperti Kantor Lurah Tuguwaji, Kantor Lurah Folarora, Kantor Lurah Kalaodi serta kantor lurah lainnya. Termasuk juga perumahan dinas serta sekolah yang juga masuk dalam kawasan HPK itu,” ungkap Muslihin.

Menurutnya, masuknya sejumlah aset Pemkot Tikep ke dalam HPK itu lantaran pembangunan Kota diarahkan ke gunung hingga bersinggungan dengan kawasan hutan.

“Memang banyak aset seperti kantor yang dibangun itu sudah ke areal belakang, tentu itu sudah masuk dalam kawasan hutan. Solusinya Pemkot harus mengupayakan agar cepat mengalihfungsikan ke APL, Kalau tidak, maka upaya penyelamatan aset ini bakal menemui jalan buntu, sebab kantor pertanahan akan menerbitkan sertifikat. Ya aturannya harus begitu,” terangnya.

Hanya saja, lanjut Muslihin, alih fungsi aset yang masuk dalam HPK ke APL juga bukan perkara mudah. Muslihin bilang, harus melalui pengurusan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Untuk mendatangkan orang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pemkot harus menyiapkan anggaran agar tim Kementerian bisa melakukan survei serta menilai kelayakan agar mengalihfungsikan aset dari HPK ke APL. Namun lagi-lagi kita terbentur dengan anggaran, di APBD induk 2021 juga tidak ada. Dan seharusnya ini tugasnya Bappeda dan PUPR untuk mendorong anggaran itu, karena ini sangat penting,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, demi mengejar target yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar setiap tahun harus ada 100 bidang lahan atau aset yang disertifikatkan, maka Pemkot lebih memprioritaskan aset yang tidak masuk dalam HPK terlebih dahulu untuk diterbitkan sertifikatnya.

“Tetapi yang masuk HPK juga akan kami upayakan secepatnya untuk dialihfungsikan agar bisa cepat diterbitkan sertifikatnya,” imbuhnya.

Muslihin menambahkan, total aset Pemkot Tikep saat ini berjumlah 807 bidang lahan atau aset, dimana yang sudah memiliki sertifikat baru 386, sementara 421 lainnya masih dalam proses penerbitan sertifikat. (Ata-1)

Pos terkait