SE Larangan Mimbar Bebas Diprotes BEM Unipas Morotai

Universitas Pasifik Pulau Morotai

Morotai, Haliyora

Plt. Rektor Universitas Pasifik (UNIPAS), Irfan Hi. Abd. Rahman melarang mahasiswanya menggelar mimbar bebas (unjukrasa) di lingkungan kampus saat jam kuliah. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Rektor nomor 251/A/UNIPAS.RKT.WRII/SPA/2020 tentang Larangan Demo Aksi Mahasiswa Pada Saat Jam Belajar di Kampus Unipas. 

Bacaan Lainnya

Surat Edaran Rektor tersebut sontak ditanggapi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Fikram Djakaria yang  menyatakan menolak surat edaran tersebut. Menurutnya, SE tersebut mengancam kebebasan berekspresi dan melanggar hak asasi manusia serta melegitimasi pembungkaman demokrasi di kampus.

Fikram menyentil UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) sebagai dasar penolakannya. Ia menyebutkan, dalan UUD 45 pasal 28 E, pasal (3) menyebutkan, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Selain UUD 45, sambung Fikram, kebebasan berekspresi juga diatur dalam UU No 12 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan, Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Bahkan pada ayat (3) di pasal yang sama disebutkan, Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

“Itu artinya, aktivitas mimbar bebas di dalam kampus tidak boleh dibatasi, dibubarkan dengan dalil mengganggu aktifitas belajar mengajar. Jadi sudah jelas, surat edaran rektor itu melanggar ketentuan UU, maka dengan tegas kami menolak surat edaran yang sengaja mematikan atau membunuh tradisi ilmiah mahasiswa dalam kampus,” tandas Fikram, Rabu (18/11/2020).

Sementara ketika dimintai penjelasan terkait penerbiatan Surat Edaran tersebut Plt. Rektor Unipas, Irfan Hi.Abd Rahman menjelasakan, larangan menggelar mimbar bebas saat jam belajar itu bertujuan menciptakan suasana kampus yang kondusif sehingga dalam proses belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman. 

“Suasana kampus kondusif itu adalah syarat bagi terlaksananya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan secara efektif dan terukur,” jelasnya.

Menurut Irfan, Kampus bukan hanya tempat beraktifitasnya mahasiswa saja, tetapi siapa saja. Karena kebebasan akademik, kata Irfan, adalah hak setiap civitas akademika termasuk dosen dan pegawainya yang disebut Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Artinya kebebasan akademik itu berlaku untuk semua civitas akademika, bukan hanya untuk unsur mahasiswa saja,” terangnya.

Irfan menegaskan surat edaran itu tidak bermaksud membatasi demokrasi di kampus, hanya mengatur agar gelar mimbar bebas dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran. “Tujuannya seperti saya kemukakan tadi,” imbuhnya.

Ia menambahkan, yang terjadi selama ini di kampus Unipas, mimbar bebas dilaksankan hampir setiap hari tak mengenal waktu dan bukan lagi menyampaikan pendapat terkait masalah yang ada di kampus, tetapi lebih pada latihan berorasai.

”Jadi bukan gelar mimbar bebas untuk menyikapi suatu masalah. Namun sepertinya mereka gunakan mimbar bebas itu untuk latihan orasi, dan itu sangat mengganggu aktifitas belajar mengajar, karena dilakukan hampir setiap hari, bahkan pada jam-jam pelajaran. Banyak keluahan dari mahasiswa juga para dosen pada sejumlah prodi. Makanya kita hendak batasi, supaya pada jam pelajaran sebaiknya jangan digelar mimbar bebas, bukan dilarang total,” terangnya.

Plt. Rektor mengingatkan bahwa kebebasan tidak bersifat mutlak tanpa batas. Sebab kebebasan seseorang atau sekelompok orang dibatasi oleh hak kebebasan orang/kelompok lain.

“Teman-teman mahasiswa harus ingat bahwa kebebasan tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Menyampaikan pendapat lewat orasi itu boleh dan sah-sah saja, tetapi harus ingat dibalik hak anda, ada hak orang lain yang juga patut dihargai, sebab yang melakukan orasi dalam mimbar bebas tidak lebih banyak dari mahasiswa yang melakukan aktivitas belajar-mengajar di dalam kelas,” ujarnya mengingatkan.

Untuk itu, Irfan menyatakan pihaknya siap berdialog dengan mereka yang protes surat edaran rektor, agar mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang sama. 

“Saya kira protes mahasiswa ini baik, dan kami  siap berdialog dengan mahasiswa kapan dan dimana saja agar mendapatkan penjelasan terkait dengan maksud dan tujuan surat edaran tersebut,” imbuhnya. (Tir-1)

Pos terkait