Pihak NHM Kecam Keras Pernyataan Muhlis Tapi Tapi di TV Nasional

Tobelo, Haliyora

PT Indotan Halmahera Bangkit selaku pemilik baru PT. NHM mengecam keras pernyataan calon Wakil Bupati Halmahera Utara Muhlis Tapi Tapi yang tidak mendasar perihal dana KPD (Kontribusi Pembangunan Daerah) dihentikan setelah diambil alih PT Indotan.

Bacaan Lainnya

Menurut Amin Anwar, dana KPD sebasar 1.5% untuk Kabupaten Halmahera Utara sudah dihentikan sejak 2018 oleh managemen Newcrest, karena ada kenaikan royalty yang harus disetorkan ke negara dari 0.7% menjadi 3.75% sesuai Perjanjian Kontrak Karya.

“Jadi tidak benar pernyataan Calon Wakil Bupati Halut dari Nomor 1 karena PT Indotan Halmahera Bangkit baru mengambil-alih PT. NHM pada tanggal 4 Maret 2020. Umur Indotan Halmahera Bangkit NHM baru 8 bulan,” tambahnya.

“Untuk itu, managemen PT Indotan Halmahera Bangkit meminta kepada Calon Wakil Bupati Halut Muhlis Tapi Tapi untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada PT Indotan Halmahera Bangkit dan PT. NHM di hadapan media massa untuk dipublikasikan kepada masyarakat terkait pernyataannya dalam Debat Terbuka Calon Bupati dan Wakil bupati Halut secara langsung di Kompas TV, Minggu (8/11/20) petang,” tegas Amin Anwar, Perwakilan PT Indotan Halmahera Bangkit.

Sebagaimana rilis yang diterima Haliyora, Senin (09/11) disebutkan, pernyataan calon wakil bupati dari Paslon nomor 1 itu bisa menjadi fitnah besar dan sangat merugikan citra PT Indotan Halmahera Bangkit selalu investor baru PT. NHM.

“Sebagai investor tentu Pak Haji Robert Nitiyudo Wachjo sangat terpukul dan kecewa atas pernyataan tersebut. Sebagai manusia Pak Haji tentu sangat kecewa karena ini manyangkut public trust (kepercayaan),” ungkapnya.

Untuk diketahui, dana KPD adalah dana goodwill yang diberikan PT NHM kepada Pemda Provinsi Maluku Utara dan Pemda Kabupaten Halmahera Utara. Besarnya masing-masing 1% untuk Provinsi dan 1.5% untuk Kabupaten dari gross revenue. Dana ini mulai diberikan sejak 2010 dan dihentikan pada tahun 2018.

“Sesuai perjanjian KPD, apabila ada perubahan signifikan dalam kontribusi PT NHM ke negara, maka dana KPD dihentikan, adendum Kontrak Karya ditandatangani dan didalamnya terdaoat kenaikan royalty dari 0.7% menjadi 3.75% sehingga dana KPD kemudian dihentikan, “ ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD kabupaten Halmahera, Yulius Dangilaha membantah pernyataan Muchlis TapiTapi Calon Wakil Bupati Halmahera Utara Nomor urut 01 pada saat debat kandidat pada salah satu station TV nasional itu.

Menurut Yulius, apa yang disampaikan Muhlis TapiTapi bahwa penyebab tersendatnya atau pembayaran siltap (Penghasilan Tetap) perangkat desa yaitu terhentinya Kontribusi Pembagunan Daerah (KPD) dari PT NHM kepada pemda Halut. Hal ini bermula pada saat pengalihan Saham PT. NHM dari Newcrest ke PT. Indotan.

“Pernyataan dari Muchlis TapiTapi Cawabup dari nomor urut 01 saat itu sangat tidak rasional dan “Asbun” alias tidak benar. Tidak ada kaitan dengan pengalihan dari Newcrest ke Indotan, karena dana KPD untuk Pemda Halut sdh dihentikan sejak tahun 2018 karena ada kenaikan pembayaran royalti kepada negara,” ucapYulius.

Pasalnya kata Julius, bahwa terhentinya KPD dari PT. NHM yaitu sejak di tahun 2018, “Waktu itu tepatnya di tahun ke dua kepemimpinan Frans Manery dan Muchlis TapiTapi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dan di kala itu masih PT. Newcrest, belum beralih ke PT. Indotan,” tutup Yulius. (Red)

Pos terkait