Banyak ASN Terlibat Politik, Ketua DPRD Kota Ternate Geram

Ternate, Haliyora

Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy nampak mulai gerah dengan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Ternate dalam pilwako 2020. Mereka seakan sengaja mengabaikan aturan netralitas ASN dalam pemilu.

Muhajirin menyebut keterlibatan ASN dalam politik praktis pada pilwako sangat massif dan semakin terbuka.

Kata dia, para pejabat mulai menekan bawahannya untuk mendukung paslon tertentu. Bahkan lembaga pendidikan diarahkan untuk kepentingan pilkada.

“Mereka sudah berkampanye di media sosial, nanti ketahuan dan disorot, baru pura-pura minta maaf, katanya hilaf segala macam. Lembaga pendidikan juga dipolitisasi, orang tua murid ditekan, bahkan dana pendidikan dan bantuan sosial lainnya juga dikerahkan ke sana untuk kepentingan politik paslon tertentu. Bawaslu harus tegas dan turun tangan mengawasi ini,” tandasnya geram,” Rabu (04/11/2020).

Muhajirin mengungkapkan, beberapa waktu lalu ada pejabat yang berkampanye di grup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagian ASN mengalami intimidasi dari atasan.

“Kami sementara mengumpulkan bukti dan mendalami informasi-informasi keterlibatan ASN itu. Kalu sudah terkumpul bukti-bukti maka DPRD akan rekomendasikan ke Bawaslu dan meminta walikota memberikan sanksi,” tandasnya.

Terkait keterlibatan lembaga pendidikan untuk kepentingaan politik, dirinya berjanji akan mengevaluasi untuk memastikan anggaran pendidikan tidak melenceng dari peruntukannya.

Bukan hanya anggaran pendidikan, anggaran kelurahan juga disinyalir mengalir di luar sasaran dan ketua DPRD memastikan bakal dievaluasi.

“Kalau seperti ini DPRD akan mengambil langkah. Kami harus memastikan peruntukan seluruh angggaran Pendidikan tidak melenceng, demikian pula dana kelurahan. Kami akan evaluasi dan melalukan pengawasan ketat,” ujarnya.

Jika ada yang melenceng kami akan ambil langkah, kemudian peruntukkan dana kelurahan dan lainnya kami akan melakukan pengawasan evaluasi secara serius, benar kah anggaran diperuntukan untuk kepentingan yang sesungguhnya atau untuk yang lain.

Muhajirin mengingatkan kepada ASN  terutama pejabat Pemkot, agar tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik pilkada.

“Kami dari DPRD menghargai hak pilih ASN, tetapi tidak punya hak untuk terlibat dalam politik praktis. Bagi para pejabat Pemkot juga jangan gunakan jabatan anda untuk kepentingan politik dengan cara mengintimidasi ASN bawahan anda. Taatilah aturan,” Seru Muhajirin. (Sam-1)