Di Hadapan Ketua DPRD Malut, Pegawai Rumah Sakit Keluhkan Honor ‘Diamputasi’

  • Whatsapp
Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud Sidak di RSUD Ternate (foto: Brindonew)

Ternate, Haliyora.com

Sejumlah pegawai Rumah Sakit Chasan Boesoirie Terante mengeluh terkait intensif mereka sebesar Rp 5 juta per orang tidak diterima 100 persen.

Bacaan Lainnya

Keluhan para pegawai itu disampaikan kepada Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud saat melakukan sidak ke Rumah Sakit rujukan Pasien Covid-19 itu, Rabu (15/07/2020).

Kepada ketua DPRD, para pegawai melaporkan, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) telah diatur insentif pegawai RSUD Chasan Boesoirie sebesar Rp 5 juta per orang. Namun selama ini mereka hanya menerima transferan ke rekening mereka hanya Rp 2.500.000. Sudah terpotong 50 persen.

Selain menerima laporan pegawai rumah sakit yang miris itu, Ketua DPRD dan rombongan dalam sidak itu menemui keadaan di luar dugaan yang membuat rombongan wakil rakyat naik pitam.

Betapa tidak, sekitar pukul 09.00 WIT rombongan Ketua DPRD tiba di RSUD Chasan Boesoirie tanpa menemukan satu dokter pun di sana. Semua pintu ruangan dokter terkunci rapat.

Kondisi yang sama ditemukan di Labolatorium. Tempat itu juga terkunci. Padahal disitulah dua mesin PCR bantuan pusat ditempatkan untuk pengetesan spesimen.

“Torang turun cek di Rumah Sakit Ternyata jam 9 itu dokternya belum ada sama skali. Di Laboratorium juga terkunci. Seharusnya mesin PCR itu sudah difungsikan untuk mendeteksi virus supaya pasien tidak menunggu lama hasil swabnya. sementara di ruang administrasi juga torang lia hanya ada satu orang petugas medis. Ini menunjukkan pelayanan di Rumah Sakit ini tidak maksimal. Padahal sebagai rumah sakit rujukan mestinya siaga 24 jam. Terus terang kami sangat kecewa,”ujar Kuntu, Rabu (15/07/2020)

Sementara sekretaris Komisi II DPRD Malut, Dr. Amin Drakel, menegaskan akan menindaklanjuti temuan saat sidak tersebut.

“Atas perintah ketua DPRD, dalam waktu dekat kami evaluasi secara benar kinerja para petugas di Rumah Sakit ini, baik terkait pelayanan maupun keluhan para medis dan non medis terkait hak mereka yng dipotong itu. Anggarannya besar loh, makanya harus dievaluasi,”tandas anggota Fraksi PDI-P yang juga anggota Banggar DPRD Malut itu. (Andre)

Pos terkait