Hak Angket Beraksi, Ini Reaksi Fraksi Golkar DPRD Ternate

Anggota DPRD Kota Ternate Fraksi Golkar, Makmur Gamgulu. Foto: Istimewa (facebook.com)

Ternate, Haliyora

Hak Angket DPRD Kota Ternate kembali mengemuka. Anggota Fraksi NasDem Nurlela Syarif pada, Senin (28/09/2020) lalu mengatakan, kecuali Fraksi Golkar, seluruh anggota fraksi lainnya sudah sepakat menggunakan hak angket untuk menelusuri izin pertambangan Galian C. Prosesnya sudah sampai di Pimpinan dewan, tinggal diteruskan ke Badan Musawarah (BANMUS) untuk diagendakan pembahasannya. Hal yang sama disampaikan ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy beberapa waktu lalu.

Bacaan Lainnya

Disebut tidak mendukung atau menolak penggunaan hak angket, Fraksi Golkar DPRD Kota Ternate melalui salah satu anggotanya Makmur Gamgulu menjelaskan bahwa sebenarnaya Fraksi Golkar tidak menolak hak angket izin galian C. Hanya saja menurut Makmur, tidak ada alasan yang urgen untuk menggunakan hak angket terkait izin pertambangan galian C.

“Fraksi Golkar sebenarnya tidak menolak, silahkan saja fraksi lain membuat hak angket, setiap sesuatu yang kita mau buat kita juga harus memiliki alasan yang kuat atau urgensi, lantas apa urgensi dibuat hak angket,”tandas Makmur bernada Tanya.

Kata Makmur, pihak Dinas Lingkungan Hidup juga tidak pernah menyampaikan dampak lingkungan, sementara soal perizinan, Pemerintah Kota tidak punya kewenangan atas masalah itu.”Lantas bagaimana hak angket ditujukkan kepada Walikota. Ini yang ingin kami luruskan,” ujar Makmur.

Makmur menegaskan, jika masalahnya menyangkut substansi dan urgen, maka Fraksi Golkar pasti terdepan mendukung penggunaan hak angket itu.

“Kalau masalah ini subtansinya kena, maka kami fraksi Golkar akan mendukung hal ini, kalau memberikan hak angket hanya untuk kepentingan politik semata, Golkar harus pikir-pikir dululah. Jadi bukan kita menolak, akan tetapi menurut kami hak angket ini belum jelas urgensinya. Masalahnya hak angket mau tujukan kepada pemerintah mana, sedangkan pemerintah Kota tidak punya kewenangan mengeluarkan izin penambangan,” kata Makmur.

Lanjut Makmur, Fraksi Golkar sudah disampaikan, namun belum diputuskan karena masih didiskusikan di internal fraksi.

“Yang jelas pembuatan hak angket ini sudah disampaikan kepada fraksi Golkar dan nantinya kita juga akan melakukan diskusi di internal Golkar,” ungkapnya.

Menurut Makmur, Galian C di Kota Ternate masalahnya hanya miss komunikasi tentang izinnya. Kalu soal kerusakan, semua pembangunan itu merusak lingkungan. Maka untuk meminimalisir kerusakan lingkungan, dibuatkan izin supaya dibatasi kerusakan itu.

Lebih lanjut kata Makmur, namanya merubah bentangan alam itu juga bagian dari merusak lingkungan.

“Untuk itu pemerintah membuatkan yang disebut Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) supaya kerusakannya tidak berdampak pada kehidupan masyarakat,”jelasnya.

Makmur menyebut semua pembangunan di Kota Ternate ini memakai material dari Galian C. Ia mencontohkan proyek Multiyears yang menggunakan material dari galian C cukup banyak. Bahkan ia menyebut akibat penggunaan material cukup banyak dari material galian C itulah kemudian memicu keinginan menggunakan hak angket tersebut.

“Yang jelas semua pembangunan yang ada di kota Ternate memakai material dari galian C. Contohnya proyek Multiyears yang memakan matrial begitu banyak sehingga sehingga mendorong penggunan hak angket ini,” tutup Makmur. (Sam-1)

Pos terkait