Sekretaris PDIP Malut: KPU Harus Batalkan Pencalonan Frans Manery

  • Whatsapp

Ternate, Haliyora

Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (Halut) setelah memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti atas laporan tim paslon Joel B. Wangono-Said Bajak (JOS) atas dugaan pelanggaran penyalahgunaan jabatan/wewenang oleh calon bupati petahana Frans Manery menyimpulkan bahwa calon bupati petahana Frans Manery terbukti melanggar pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016.

Bacaan Lainnya

Olehnya, tak ada lagi dalil lain yang bisa digunakan oleh KPU Halut selain menggunakan rumusan norma sebagaimana ayat lima (5) dari pasal 71 tersebut, yaitu pembatalan sebagai calon oleh KPU.

Hal ini disampaikan Sekretaris DPD PDI-P Maluku Utara, Asrul Rasyid Ichsan pada haliyora terkait kasus yang menimpa calon bupati petahana Halut Frans Manery, Minggu (27/09/2020)

Kata Asrul, Undang-Undang Pilkada telah menetapkan beberapa larangan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Dalam Pasal 71 UU Pilkada terdapat dua larangan bagi petahana atau incumbent, yakni pada ayat (2) disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri.

Sedangkan pada ayat (3) disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilh.

Pelanggaran terhadap dua larangan itu, sambung Asrul, diancam dengan sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, yaitu dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

“jadi norma dalam pasal 71 itu sudah sangat jelas dan terang, tidak ada alasan lain selain menindaklanjuti sesuai temuan bawaslu, Frans Manery selaku incumben sudah seharunya dicoret dari pencalonan,” tegas Asrul.

Terkait dengan sikap KPU Halut yang akan mengkaji kembali keputusan Bawaslu Halut, Asrul menegaskan dikaji seperti apapun akan kembali pada norma ayat lima (5) pasal 71. Menurutnya, pendapat dari beberapa pakar hukum tatanegara juga menguatkan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Halut, maka seyogyanya KPU Halut sudah harus mengambil keputusan yang sesuai dengan norma hukum perundang-undangan yang berlaku, jika KPU Halut mengambil sikap tidak sesuai dengan norma yang berlaku maka PDIP akan mengambil langkah ke DKPP.

“Makanya sekali lagi saya katakan, KPU Halut tidak perlu ragu untuk menerapkan pasal 71 ayat (5) terhadap Frans Manery, yaitu didiskualifikasi dari pencalonnannya, jika keputusan yang dia ambil diluar norma itu, maka sudah pasti kita tempuh ke DKPP, dan itu sudah pasti sanksinya berat ”tegas Asrul. (Red-1)

Pos terkait