APBD Malut Devisit, Mukhtar Adam: Pemprov Tak Paham Atasi Struktur Ekonomi

  • Whatsapp
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate, Dr. Muktar Adam (foto: Istimewa/google.com)

Sofifi, Haliyora.com

APBD Provinsi pokok Maluku Utara tahun anggaran 2020 dilaporkan terkoreksi sebesar Rp 600 miliar lebih.

Bacaan Lainnya

Itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Maluku Utara, Bambang Hermawan, Rabu (26/08/2020).

Kata Bambang, semua sumber APBD tahun 2020 terkoreksi, sebagai dampak pandemi Covid-19. Ia menyebut dana transferan pusat terkoreksi sangat besar.

Menanggapi hal ini, Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Mukhtar Adam menyebutkan, devisit (APBD) akibat dari menurunnya dana perimbangan.

Menurunnya dana perimbangan tersebut, lantaran masing-masing SKPD rebutan proyek dari APBD. “Kepala Dinas di Maluku Utara ini hanya rebutan Proyek bukan pencapaian, sehingga bukannya mencegah terjadinya devisit, tetapi menambah devisit,”jelasnya, Rabu (26/08/2020).

Mencermati kondisi keuangan daerah tersebut kata Mohtar, akan membuat beban APBD Maluku Utara lebih berat pada tahun-tahun berikut. “Apalagi ditambah dengan hutang daerah sebesar Rp 500 miliar kepada PT. SMI.

Akademisi yang biasa disapa Ota itu menjelaskan, pinjaman sebesar Rp 500 miliar dari PT. SMI itu menjadi akumulasi beban APBD Provinsi Maluku Utara pada tahun-tahun berikutnya.

“Apalagi skema penyelesaian pokok yang ditetapkan dalam pinjaman itu Rp 100 Miliar, kalau ditambahkan dengan bunga rata-rata per tahun 120 sampai 130 Miliar maka sangat memberatkan APBD Provinsi Maluku Utara” Tutur Ota.

Lebih Jauh Ota menjelaskan, skema kebijakan pemda provinsi pada tahun 2021 dengan proyek yang tergambar di APBD perubahan terkesan tidak ada progres pemulihan ekonomi.

Padahal, sambung Ota, tekanan ekonomi tahun 2020 atas Covid-19 itu akan berdampak di masyarakat, walaupun pada makro ekonominya ada pertumbuhan tetapi pertumbuhannya selektif, sehingga masyarakat akan merasa tertekan, lantaran karena kebijakan pemerintah tidak inheren dengan pandemi Covid-19.

“Nah itu yang menjadi problem perekonomian Maluku Utara. Itu karena Pemprov tidak memahami upaya mengatasi struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional,” pungkas Ota. (Andre)

Pos terkait