Tim Gugus Malut: Skema Pencegahan Masih Tahap Pengkajian

- Editor

Minggu, 21 Juni 2020 - 18:58 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kordinator Bidang Pencegahan Gustu Malut, Armin Zakaria (foto : Istimewa/Google.com)

Kordinator Bidang Pencegahan Gustu Malut, Armin Zakaria (foto : Istimewa/Google.com)

Ternate, Haliyora.com

Angka positif Covid-19 di Provinsi Maluku Utara tak tanggung-tanggung jumlahnya terus mengalami peningkatan hingga menembus 400 orang. berdasarkan data rilis dari Gugus tugas Covid-19 Provinsi Maluku Utara pada Sabtu, (20/6) kemarin.

Meski demikian, Kordinator Bidang Pencegahan Gugus tugas Provinsi Maluku Utara Armin Zakaria, sebelumnya kepada Haliyora.com Senin, (15/6) kemarin menyatakan, bahwa pihaknya tengah menyiapkan dua Skema pencegahan, yang nantinya diusulkan kepada Kabupaten/Kota.

Yakni pemberian Sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan, serta Rapid Test massal pada wilayah zona merah yang tersebar di Provinsi Maluku Utara.

Armin, ketika dikonfirmasi kembali oleh Haliyora.com terkait perkembangan kedua Skema tersebut, kata dia, kedua skema tersebut masih dalam pengkajian.

“ini hanya usulan dari kami dan kita butuh masukkan dari semua pihak termasuk masyarakat. Apakah diperlukan dan diterima skema ini atau tidak, kalau diterima Alhamdulillah, kalau tidak kita cari strategi lain”, Terangnya.

BACA JUGA  Tim Investigasi Pilkades Sula Mulai Action, 2 Desa Disasar Awal

Terkait alat dan fasilitas jika rapid test massal dilakukan, menurutnya hal tersebut harus dibicarakan bersama Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Seperti apa skemanya dan berapa kebutuhanya,” Ujar Armin, Minggu (21/06/2020) Via WhatsaApp .

Selanjutnya kata Armin, saat ini mereka terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, “jika nantinya skema rapid test massal dilakukan, masyarakat dapat menerima dan ikut tes massal.”Imbuhnya (Andre)

Berita Terkait

Soal Akun SIPD Pemprov Malut Diblokir Kemendagri, DPRD Berbeda Pandangan
Curhat Pegawai Satpol PP Morotai, dari Kevakuman Pimpinan Hingga Nasib Honorer
Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?
TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati
Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut
Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian
Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon
Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 April 2024 - 10:10 WIT

Tunggak Jasa Medis Rp 1 Miliar, Ini Penjelasan Dirut RSUD Ir. Soekarno

Rabu, 17 April 2024 - 22:30 WIT

Selain Windi, Ada Perempuan Lain yang Disebut di Sidang Kasus Suap AGK

Rabu, 17 April 2024 - 21:55 WIT

Maju di Pilbup Halsel, Putra Obi Ini Bidik Demokrat dan Gerindra 

Rabu, 17 April 2024 - 20:51 WIT

Pemkab Halsel Gratiskan Umroh Untuk 100 Imam Masjid, Anggarannya Rp 4 Miliar

Rabu, 17 April 2024 - 20:35 WIT

Soal Akun SIPD Pemprov Malut Diblokir Kemendagri, DPRD Berbeda Pandangan

Rabu, 17 April 2024 - 19:32 WIT

Kadisdik Halsel Klaim 24 Ruang Kelas Sekolah Ala Rusia Tuntas 100 Persen

Rabu, 17 April 2024 - 18:11 WIT

Mislan Syarif, Kandidat Balon Bupati Pertama yang Daftar di Partai Gerindra Taliabu

Rabu, 17 April 2024 - 18:04 WIT

AGK Akui Minta Dinas PUPR dan BPBJ Atur Menangkan Kian di Proyek Halut

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!