Sesuaikan Permendikbud, SMAN 8 Ternate Revisi RAKS

- Editor

Jumat, 21 Februari 2020 - 14:14 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ternate, Haliyora,
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Kota Ternate bergerak cepat merespon Permendikbud nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah ( RAKS) dan Tujuan Dana BOS Reguler.

Dalam merespon Permedikbud tersebut, pihak SMA Negeri 8 melakukan rapat untuk melakukan perubahan rencana kerja dan anggaran yang telah disusun sebelumnya guna menyesuaikan perintah peraturan baru. Rapat dilaksanakan pada, Kamis, (20/02/220).

” Hari ini kami melakukan rapat untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 Tahun 2020 terkait penggunaan dana BOS”, ujar Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate, Mustamin Lila, S.pd, M.pd.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mustamin mengatakan, sebelumnya sudah menyusun Rencana program yang dibiayai melalui dana BOS sesuai peraturan lama. Namun harus dirubah lagi dengan membuat RKAS baru untuk menyesuaikan aturan baru.

“Kami harus buat RKAS baru lagi untuk mengikuti petunjuk sesuai Permendagri nomor 8 Tahun 220.

BACA JUGA  Pemda Haltim Bakal Lelang Mobil Dinas

Katanya, Sesuai perintah menteri pendidikan bahwa pengelolaan dana BOS harus secara transparan dan akuntabel.
Kepala sekolah selaku penanggungjawab pengelola dana BOS dalam merencanakan kegiatanya harus diketahui warga sekolah dan komite sekolah.

“Makanya hari ini kita revisi ulang rencana angaran yang sudah kita susun sebelumnya”, jelas Mustamin.

Kata dia, dans BOS sekarang sudah berubah dari segi jumlah. Dulu Rp 1.400.000 per sisw, sekarang Rp 1.500.000 per siswa.

“Saat ini jumlah siswa di SMA Negeri 8 tercatat sebanyak 653 siswa, maka kalau dikalikan dengan 1.500.000 maka penerimaan dana BOS tahun ini total Rp 987.000.000.yang nanti kami terima tiga tahap dalam satu tahun”, urainya.

Dalam RKAS yang baru ini diprioritaskan kebutuhan belajar mulai dari yang brsifat akedemik dan non akedemik, ekstra kulikuler, perpustakan dan sarana maupun prasana dari Sekolah.

BACA JUGA  Legislator Kota Manado Komentari Letak Kantor DPRD Ternate : Kurang Strategis

Mekanisme penerima dana bos 2020, sambung Mustamin, juga sudah berubah yaitu dari kementrian keuangan melalui KPPN masing masing provinsi atau kabupaten kota langsung di transfer ke rekening sekolah. Sementara tahapan penyalurannya tiga kali dalam satu tahun.

Pada sistim pembelanjaan kebutuhan sekolah,
Pihak sekolah harus melalui pembelanjaan melalul satu perusahan yang kerja sama dengan kemetrian keuangan yang telah ditentukan. Harga satuan juga sudah ditentukan terstandar harganya.

Selain itu Sistim pelaporannya secara on line langsung di kirim ke pusat tapi ada pantauan dari dinas provinsi dan lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP)

Pihak Sekolah juga wajib mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat.

“Intinya dana BOS bisa di peruntukan sesuwai dengan kebutahan sekolah karena dana bos ini untuk kepentingan siswa”, Tutup Mustamin. (Alf)

Berita Terkait

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?
TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati
Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut
Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian
Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon
Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD
Baru 4 OPD di Pemprov Malut yang Ajukan RUP ke Portal Lelang
Pembayaran TPP ASN di Sula Tunggu Rekomendasi Mendagri
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 21:54 WIT

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?

Selasa, 16 April 2024 - 21:34 WIT

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 April 2024 - 21:29 WIT

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 April 2024 - 18:56 WIT

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 April 2024 - 18:51 WIT

Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian

Selasa, 16 April 2024 - 13:11 WIT

Bulan Mei, CJH Morotai Diberangkatkan ke Tanah Suci

Selasa, 16 April 2024 - 12:59 WIT

Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon

Selasa, 16 April 2024 - 10:45 WIT

Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD

Berita Terbaru

Pj Bupati Umar Ali

Headline

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:34 WIT

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Ray Sobar

Headline

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:29 WIT

Plt Gubernur Malut M. Al Yasin Ali saat diwawancarai wartawan, Kamis (01/02/2024).

Headline

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 Apr 2024 - 18:56 WIT

error: Konten diproteksi !!