Meninggal Sejak Oktober 2019, Pelayanan BPJS Mulai ada Titik Terang

- Editor

Senin, 3 Februari 2020 - 12:51 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE, HALIYORA.COM

Maulana, salah satu sopir truk pengangkut sampah pada Dinas Kebersihan Kota Ternate. Dia tercatat sebagai karyawan (petugas kebersihan, red) di Dinas Kebersihan dirinya juga peserta BPJS di Kota Ternate.
Maulana meninggal dunia pada bulan Oktober 2019 karena Sakit yang dideritanya.

Sebagai karyawan dan peserta BPJS, ahli waris Maulana mengurus klaim BPJS nya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Siska, istri almarhum Maulana menuturkan kepada Haliyora.Com, Kamis, 23 Januari 2020, bahwa pihaknya telah mengurus klaim BPJS almarhum sejak Oktober 2019. Namun sampai saat ini BPJS belum membayar.

“Torang so urus almarhum pe klaim BPJS itu sejak bulan Oktober 2019. Malah almarhum pe dalam dina saja Kapala Seksi Dinas Kebersihan Kota Ternate so urus.
Kemudian dong bilang harus lewat BKD dulu, tapi sampai sekarang bolong dibayar”, terang Siska.

Siska keluhkan lamanya proses dari BKD Kota Ternate.
“Torang tunggu proses dari BKD. saya pernah komunikasi dengan Ishak BKD, cuma dong menunggu almarhum pe SK pemberhentian terbit. Padahal proses dari Bulan Oktober 2019,”keluh Siska.

Lambannya proses pembayaran klaim BPJS Maulana, pihak BPJS Kota Ternate berdalih menunggu proses dari BKD.

BACA JUGA  Sebagian BLT dan Gaji Aparat Desa Losseng Belum Terbayar, Kades Bakal Dipanggil

“Kamu harus ke BKD dulu, karena harus lewat BKD” kata Siska meniru keterangan pihak BPJS.

Sementara, Kabid Persampahan Dinas Kebersihan Kota Ternate, Yus Karim mengatakan, pihaknya pernah menunjuk dua orang stafnya mendampingi ahli waris almarhum Maulana ke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi pihak BPJS menolak adanya pendampingan dari kami.

“Pihak BPJS Ketenagakerjaan menolak dua orang staf kami yang mendampingi ahli waris almarhum dengan alasan yang berbelit-belit”, terang Yus.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan sendiri, sambung Yus meminta ahli waris membuatkan kronologis kematian Al Arjun Maulana, tanpa memberikan contoh formatnya.

“BPJS suru ahli waris korban bikin kronologis kematian almarhum, baru tara kase contoh format. Nah, kalau misalnya pihak ahli waris tara tau, turus solusinya apa, sedangkan staf kami ditolak mendampingi”, ujar Yus kesal.

Sementara, Kepala Bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Mery Tarorre menjelaskan, klaim BPJS itu bagian dari hak tenaga kerja atau ahli waris dan harus dibayarkan, tetapi ada mekanisme dan dokumen yang harus dilengkapi.

Terkait dengan pengurusan klaim BPJS almarhum Maulana, kata Mery, awal pengurusannya ahli waris almarhum belum melengkapi berkas pengajuan ke BPJS ketenagakerjaan.
“Jadi bukan dipersulit”, tandas Mery.

BACA JUGA  Halsel Perketat Pintu Masuk, Indikasi Positif Covid-19 Dikarantina

Mery juga membantah tudingan pihak dinas Lingkungan Hidup (DHL) bahwa BPJS tidak mengizinkan mereka mendampingi ahli waris mengurus klaim BPJS.

Menurut Mery, tudingan itu tidak mendasar. Justru jika pihak DLH yang mendampingi, maka akan lebih cepat pihaknya mendapat informasi
Si korban bekerja di dinas yang bersangkutan.

“Memang saat itu mereka (pihak DLH, red) datang tapi berkas yang mereka bawa tidak lengkap, karena hanya bawa kartu BPJS,”ungkap Mery.

Saat ini, kata Mery, pihaknya sudah datangi langsung kepada ahli waris yaitu istri almarhum Maulana, Siska.

Kami sudah meminta istri almarhum untuk menyiapkan berkas-berkas/dokumen.

“Jika berkasnya sudah lengkap maka Minggu depan klaimnya itu sudah bisa dibayarkan”,terang Mery.

Siska Kamarulla, istri almarhum membenarkan bahwa pihak BPJS mendatanginya.

Katanya dia diminta menyiapkan beberapa berkas yaitu; KTP almarhum, KTP dua orang saksi, buku nikah, Keterangan ahli waris, buku rekening dan akte kematian.

“Jika semua dokumen tersebut sudah lengkap, Minggu depan so bole cair”, terang Siska. (Chal)

Berita Terkait

Pj Kades Maluli di Taliabu Diduga Potong BLT Warga
Polres Morotai Lidik Kasus Penimbunan Mitan Subsidi di Darame
Mantan Kadis PUPR Malut Akui Pernah Setor ke AGK 
Uje Akui Cicipi Fee Proyek di Pemprov Malut
Di Sidang Stevi, Presdir Tri Mega Sampaikan Alasan Tolak Jalan Masuk Kawasan Perusahaan 
Inspektorat Lamban Audit Kerugian Dugaan Korupsi DAK Dispar Morotai
Saksi di Sidang Cristian, Daud Ismail Akui Ditransfer Rp 600 Juta
Lawan Perintah AGK Kumpul Duit Rp 5 M, Udin Djuba Akui Didepak dari Kadis PUPR
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 21:54 WIT

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?

Selasa, 16 April 2024 - 21:34 WIT

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 April 2024 - 21:29 WIT

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 April 2024 - 18:56 WIT

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 April 2024 - 18:51 WIT

Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian

Selasa, 16 April 2024 - 13:11 WIT

Bulan Mei, CJH Morotai Diberangkatkan ke Tanah Suci

Selasa, 16 April 2024 - 12:59 WIT

Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon

Selasa, 16 April 2024 - 10:45 WIT

Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD

Berita Terbaru

Pj Bupati Umar Ali

Headline

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:34 WIT

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Ray Sobar

Headline

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:29 WIT

Plt Gubernur Malut M. Al Yasin Ali saat diwawancarai wartawan, Kamis (01/02/2024).

Headline

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 Apr 2024 - 18:56 WIT

error: Konten diproteksi !!