GPM Tuntut Tuntaskan Kasus Waterboom

- Editor

Senin, 4 November 2019 - 19:17 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE — Haliyora, Kasus pengadaan lahan Waterboom kembali diangkat dalam tuntutan aksi demo mahasiswa. Kali ini, kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menyuarakan aspirasi menuntut penuntasan kasus korupsi tersebut.

Aksi yang berlangsung di depan gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara itu diikuti puluhan mahasiswa GPM dengan menumpang sebuah truk yang menggunakan sound system serta membawa spanduk.

Lewat salah satu oratornya, GPM menuntut Kejati Malut untuk menuntaskan kasus Waterboom dan pengadaan lahan perikanan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Yuslan Gani menjelaskan bahwa aksi GPM ini lebih ditekankan pada penuntasan kasus lahan Waterboom yang hingga saat ini dianggap belum selesai penanganannya. Massa aksi meminta Kejati Malut melakukan pemanggilan terhadap Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman dan menetapkannya sebagai tersangka, sesuai putusan Mahkamah Agung (MA).

BACA JUGA  Polsek Ternate Utara Amankan Seorang Pria Bercadar

Untuk diketahui, kasus pembebasan lahan Waterboom pada tahun 2014 itu dinilai menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 3,3 milyar dan sebanyak tiga orang tersangka telah dipidana serta sudah selesai menjalani hukuman.

Dari ketiga terpidana tersebut, terdapat dua orang yang notabene adalah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate. Masing-masing adalah mantan Sekretaris Kota Ternate, Isnain Ibrahim dan mantan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Ternate, Ade Mustafa.

“Ini membingungkan karena kedua terpidana tersebut jelas-jelas adalah bawahan Walikota Ternate. Tanpa persetujuan Walikota, keduanya tak mungkin berani melaksanakan pengadaan lahan tersebut. Artinya, proses pembayaran lahan tersebut tidak akan berjalan tanpa persetujuan Walikota Ternate,” ujarnya.

BACA JUGA  Polresta Tikep Gelar Operasi Lilin Besok

Untuk itu, menurut Yuslan, GPM menuntut agar Kejati segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Walikota Ternate dan menetapkannya sebagai tersangka.

“Adalah hal yang sangat naif, jika penentuan kebijakan pengadaan lahan oleh Pemkot Ternate, dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman,” tegasnya melanjutkan.

Aksi GPM ini juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambilalih kasus pengadaan lahan Waterboom jika tidak dapat dituntaskan oleh Kejati.

Setelah berorasi menyampaikan aspirasinya, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. (ata)

Berita Terkait

Pj Kades Maluli di Taliabu Diduga Potong BLT Warga
Polres Morotai Lidik Kasus Penimbunan Mitan Subsidi di Darame
Mantan Kadis PUPR Malut Akui Pernah Setor ke AGK 
Uje Akui Cicipi Fee Proyek di Pemprov Malut
Di Sidang Stevi, Presdir Tri Mega Sampaikan Alasan Tolak Jalan Masuk Kawasan Perusahaan 
Inspektorat Lamban Audit Kerugian Dugaan Korupsi DAK Dispar Morotai
Saksi di Sidang Cristian, Daud Ismail Akui Ditransfer Rp 600 Juta
Lawan Perintah AGK Kumpul Duit Rp 5 M, Udin Djuba Akui Didepak dari Kadis PUPR
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 21:54 WIT

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?

Selasa, 16 April 2024 - 21:34 WIT

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 April 2024 - 21:29 WIT

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 April 2024 - 18:56 WIT

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 April 2024 - 18:51 WIT

Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian

Selasa, 16 April 2024 - 13:11 WIT

Bulan Mei, CJH Morotai Diberangkatkan ke Tanah Suci

Selasa, 16 April 2024 - 12:59 WIT

Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon

Selasa, 16 April 2024 - 10:45 WIT

Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD

Berita Terbaru

Pj Bupati Umar Ali

Headline

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:34 WIT

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Ray Sobar

Headline

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:29 WIT

Plt Gubernur Malut M. Al Yasin Ali saat diwawancarai wartawan, Kamis (01/02/2024).

Headline

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 Apr 2024 - 18:56 WIT

error: Konten diproteksi !!