Ternate, Maluku Utara – Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Senin (20/4/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek rehabilitasi dan renovasi 13 madrasah di Kabupaten Kepulauan Sula.
Proyek yang didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2025 itu memiliki nilai kontrak mencapai sekitar Rp 22,39 miliar dan dikerjakan oleh PT Wirabaya Nusantara Permai melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah temuan di lapangan yang mengindikasikan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek. Salah satu yang paling disorot adalah keterlambatan pekerjaan yang dinilai signifikan dan berpotensi menyebabkan proyek mangkrak.
Selain itu, massa juga mengungkap dugaan belum dipenuhinya kewajiban pembayaran upah tenaga kerja serta material oleh pihak rekanan. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikasi adanya masalah dalam pengelolaan proyek.
“Kami mendesak Kejati Malut segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek ini, khususnya kepada pihak rekanan sebagai pelaksana,” ujar Sartono, salah satu orator dalam aksi tersebut.
GPM Malut juga meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri potensi kerugian negara yang mungkin timbul akibat dugaan penyimpangan tersebut. Mereka menilai, keterbukaan dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara harus menjadi prioritas, terutama dalam proyek yang berkaitan langsung dengan sektor pendidikan.
Tidak hanya itu, massa turut mendesak Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, agar mengevaluasi kinerja Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Maluku Utara yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!