Refleksi Realitas: Media Sosial dan Citra Kekuasaan

Oleh : Arsil Nyong

Di tengah pesatnya perkembangan internet dan perangkat teknologi tinggi, masyarakat hari ini hidup dalam ruang digital yang terasa semakin padat oleh pengawasan dan kontrol. Setiap kata yang tertulis di layar dapat dipantau, dinilai, bahkan dihapus ketika dianggap tidak sejalan dengan arus dominan. Dalam situasi seperti ini, realitas publik kerap tampak kabur: fakta dipilih, sejarah disunting, dan suara yang berbeda seringkali dipinggirkan.

Fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari cara kekuasaan memanfaatkan ruang publik digital. Kekuasaan—yang dalam praktiknya dijalankan oleh pemerintah—kini cenderung memproduksi narasi yang menegaskan keberhasilan dirinya. Padahal, menjalankan pembangunan dan melayani masyarakat merupakan mandat konstitusional yang memang sudah menjadi tugas utama pemerintahan. Ketika tugas tersebut dipromosikan secara berlebihan sebagai pencapaian luar biasa, yang muncul justru kesan pencitraan yang berlebihan.

Media sosial kemudian menjadi panggung utama bagi produksi citra tersebut. Publik disuguhi gambar dan video yang lebih mengejar pujian dan popularitas ketimbang menggambarkan realitas apa adanya. Informasi mengalir deras, namun tidak selalu disertai proses penyaringan yang memadai. Akibatnya, masyarakat diajak menerima berbagai narasi tanpa ruang refleksi yang cukup.

Dalam kerangka teori, kondisi ini pernah dibahas oleh pemikir seperti Jürgen Habermas dan Antonio Gramsci. Habermas melalui gagasan tindakan komunikatif menekankan pentingnya ruang publik yang rasional dan terbuka bagi perdebatan. Sementara Gramsci menjelaskan bagaimana hegemoni bekerja melalui dominasi wacana, ketika kelompok yang berkuasa membentuk cara berpikir masyarakat sehingga suatu gagasan diterima sebagai kebenaran bersama.

Gagasan serupa juga muncul dalam telaah pemikir Maroko, Muhammad Abid al-Jabiri, yang menelaah sejarah intelektual Islam. Ia menyinggung dua peristiwa penting yang menunjukkan hubungan kompleks antara kekuasaan, pengetahuan, dan masyarakat.

Peristiwa pertama adalah Mihna, sebuah ujian kepercayaan pada masa Abbasiyah. Dalam peristiwa ini, elit penguasa yang cenderung berpikir rasional memaksakan pandangan teologis tertentu kepada masyarakat. Kebijakan tersebut mendapat perlawanan keras dari kalangan ahl al-hadith, yang salah satu tokoh utamanya adalah Ahmad ibn Hanbal.

Peristiwa kedua adalah tragedi yang menimpa filsuf besar Andalusia, Ibn Rushd. Dalam kasus ini, keadaan justru berbalik: penguasa yang dipengaruhi kalangan konservatif mengadili seorang pemikir yang selama hidupnya mendorong penggunaan rasionalitas dan metode filsafat. Gagasannya tidak diterima oleh lingkungan sosial-politik saat itu, sehingga berujung pada pengasingan dan penghukuman.

Dua peristiwa tersebut menunjukkan satu hal yang sama: persoalannya sering kali bukan semata-mata benar atau salahnya suatu gagasan, melainkan apakah masyarakat siap menerimanya atau tidak. Ketika sebuah pandangan dipaksakan oleh kekuasaan tanpa dukungan sosial yang kuat, ia justru berpotensi melahirkan perlawanan.

Dalam konteks media sosial hari ini, dinamika serupa dapat terlihat dalam bentuk propaganda digital. Isu-isu seperti anti kritik, perbandingan kekuasaan, hingga sentimen keagamaan sering kali muncul bukan dalam kerangka diskusi rasional, melainkan dalam bentuk sindiran, serangan personal, dan polarisasi.

Alih-alih menjadi ruang publik yang sehat, media sosial kerap dipenuhi oleh perdebatan yang miskin argumen namun kaya emosi. Setiap kelompok memproduksi isu sesuai kepentingannya sendiri, seringkali tanpa landasan pengetahuan yang memadai. Padahal, tulisan yang beredar di ruang digital dibaca oleh masyarakat luas yang belum tentu memiliki perangkat ideologis atau literasi yang cukup untuk memverifikasi kebenarannya.

Di titik inilah realitas sosial mulai terasa kabur. Batas antara fakta dan fiksi menjadi samar. Masyarakat semakin sulit membedakan mana informasi yang benar, mana yang manipulatif, mana yang sekadar propaganda. Ketika situasi ini berlangsung terus-menerus, publik dapat kehilangan pegangan terhadap sejarah dan pengalaman kolektifnya sendiri.

Propaganda yang diulang tanpa henti pada akhirnya mampu mengubah persepsi: sesuatu yang semula tampak sebagai kebohongan dapat diterima sebagai kebenaran. Fakta dapat dibolak-balik sesuai kehendak mereka yang memiliki kekuasaan atas narasi.

Tulisan ini bukanlah sindiran kepada pihak tertentu. Ia hanya mencoba melihat kenyataan yang tampak di permukaan realitas sosial kita hari ini. Tujuannya sederhana: mengingatkan bahwa kekuasaan seharusnya berpihak pada keadilan dan kebenaran, bukan semata pada pencitraan.

Pengetahuan tidak sepatutnya dipelintir demi kepentingan sesaat. Sebab pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri.

Karena itu, sudah saatnya kita berani mengatakan bahwa kondisi sosial-politik di beberapa daerah—termasuk Maluku Utara—kadang terasa seperti panggung Wayang Golek: para tokohnya bergerak aktif di depan layar, tetapi arah ceritanya tetap berada di tangan sang dalang. ***