Ternate, Maluku Utara – Kasus rujukan pasien menggunakan bodi pajeko (kapal nelayan ukuran sedang) di Kota Ternate memantik kritik tajam dari kalangan akademisi kesehatan masyarakat. Peristiwa itu dinilai bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi juga cerminan lemahnya kesiapan sistem transportasi kesehatan di wilayah kepulauan.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) yang juga Sekretaris Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara, Ramli, mengatakan polemik tersebut harus dilihat secara komprehensif. Menurut dia, penilaian tidak bisa berhenti pada aspek administratif semata.
“Di satu sisi, teguran dari Dinas Kesehatan merupakan langkah yang wajar untuk memastikan standar pelayanan berjalan sesuai prosedur, termasuk penggunaan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE) dan ambulans laut,” kata Ramli kepada Haliyora.id, Rabu (11/3/2026).
Namun, Ramli menegaskan realitas geografis Kota Ternate sebagai wilayah kepulauan membuat persoalan rujukan pasien tidak bisa disederhanakan hanya pada kepatuhan prosedur.
Wilayah seperti Batang Dua, Hiri, dan Moti, kata dia, memiliki tantangan transportasi kesehatan yang berbeda dibanding wilayah daratan. “Tenaga kesehatan di lapangan sering dihadapkan pada situasi darurat yang menuntut keputusan cepat. Dalam kondisi tertentu, penggunaan pajeko bisa menjadi pilihan terakhir demi menyelamatkan nyawa pasien,” ujarnya.
Dalam perspektif kesehatan masyarakat, sistem rujukan merupakan bagian dari kesinambungan pelayanan kesehatan atau continuum of care. Kehadiran SISRUTE, kata Ramli, sebenarnya dirancang untuk memperkuat koordinasi antara fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dengan rumah sakit rujukan.
Tujuannya agar pasien mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai indikasi medis.
Karena itu, ia menilai optimalisasi sistem tersebut harus menjadi komitmen bersama antara Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas di wilayah kerja Kota Ternate.
Namun evaluasi atas kasus pajeko itu, menurut Ramli, tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedur semata. Pemerintah daerah juga harus meninjau faktor operasional yang dihadapi tenaga kesehatan di lapangan.
Beberapa faktor krusial yang perlu diperhatikan antara lain ketersediaan ambulans laut, kecepatan respons sistem rujukan, stabilitas jaringan komunikasi digital, hingga kondisi cuaca yang kerap mempengaruhi mobilitas antar pulau. “Keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas utama,” kata dia.
Ramli juga mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penggunaan SISRUTE, serta membangun sistem monitoring yang lebih adaptif terhadap karakter wilayah kepulauan.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!